MAKASSAR, BKM–Kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) Makassar harus berlangsung aman, damai tanpa harus ada riak agar terpilih pemimpin yang berkualitas. Untuk itu, berbagai pesan muncul sekaitan dengan tingginya eskalasi politik di hari-hari menanti tanggal pencoblosan 9 Desember lusa.
Wakil Ketua DPRD Provisi Sulawesi Selatan Ni’matullah Erbe menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat mengendalikan diri. “Saya berharap semua lebih tenang dan mengendalikan diri. Dalam kultur Bugis-Makassar, pemimpin atau calon pemimpin itu tidak banyak bicara. Lebih banyak mendengar. Kalau bicara tidak banyak, dan menjaga etika serta perasaan orang lain,” jelas ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini, Minggu (6/12).
Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Dr Lomba Sultan, juga berharap pilkada serentak yang dihelat 9 Desember tetap kondusif. “Kita apresiasi debat keempat yang saling memuji visi dan misi, serta program masing-masing. Untuk itu kita berharap sampai hari pemilihan tanggal 9 Desember suasananya tetap kondusif,” ujarnya, kemarin.
Mantan komisioner KPU Sulsel ini juga berharap kepada tim masing-masing tim untuk menjaga dan tidak memercayai berita-berita yang sifatnya provokatif. “Supaya tetap terjaga kestabilan dalam masyarakat kota Makassar yang saat ini relatif aman dan kondusif,” tandasnya.
Saling Lapor
Seperti diketahui, berbagai masalah muncul selama tahapan pilkada berlangsung, hingga kasus yang berujung pada laporan, baik itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke pihak kepolisian.
Minggu kemarin, tim kuasa hukum calon wali kota Makassar Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto melaporkan UH ke Mapolda Sulsel, karena telah mengumbar informasi diduga hoaks yang dapat menyulut kebencian antarumat beragama. UH diduga mengumbar komentar yang menuding Danny melakukan ritual terlarang bagi umat Islam di beberapa grup WhatsApp.
Juru bicara kuasa hukum Danny, Ilham Rasyid mengatakan, ia bersama sembilan pengacara lainnya telah mengadukan UH ke Ditreskrimsus Polda Sulsel, karena ujarannya telah menyerang kehormatan Danny dengan informasi hoaks dan tidak berdasar.
“Kami laporkan UH terkait postingannya terkait acara tolak bala pelepasan ikan di sungai Jeneberang yang diselenggarakan pemuka agama Buddha. Posisi Pak Danny sebagai tokoh masyarakat yang diundang, lantas disebut oleh UH, Pak Danny seolah telah keluar dari syariatnya,” ujar Ilham, kemarin.
Selain UH, dalam waktu bersamaan tim kuasa hukum Danny juga melaporkan dua pria berinisial SM karena merekam pembicaraan Danny saat bertamu di kediamannya, serta oknum pengacara berinisial YG karena ikut menyebarkan video berisi rekaman pembicaraan tersebut.
“Perbuatan pelaku perekaman tanpa izin dan penyebarnya telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE,” tutur Ilham.
Sebelumnya, tim hukum Danny-Fatma juga telah melaporkan kasus kampanye hitam berbau SARA di Mapolrestabes Makassar. Upaya kampanye hitam tersebut berupa selebaran berisi fitnah dan pencemaran nama baik yang disebar pihak tertentu di beberapa lokasi di Makassar.
Sekretaris tim hukum Danny-Fatma, Beni Iskandar mengemukakan bila upaya pembagian selebaran berisi fitnah dan pencemaran nama baik dapat merugikan materil dan immateril bagi paslon Danny-Fatma.
“Tujuan kami ke Mapolrestabes Makassar untuk mendesak polisi memberikan perlindungan hukum, sesuai amanat konstitusi Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum,” ungkap Beni.
Beni menambahkan, selebaran tersebut ditemukan disimpan pihak tertentu di halaman masjid dan pos ronda kompleks Permata Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. “Aksi pembagian brosur berbau SARA dan fitnah ini melanggar Pasal 310 ayat 1 dan Pasal 311 KUHP, UU No 40 Tahun 2008, dan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2015,” pungkas Beni.
Pada Sabtu (5/12), wakil ketua tim pemenangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) yang tak lain putra mantan wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Solihin Kalla juga telah melaporkan Danny ke Polda Sulsel.
Laporan Solihin terkait adanya beredar video dan disertai rekaman suara diduga Danny yang terkait dugaan fitnah terhadap Jusuf Kalla.
Keponakan JK, Erwin Aksa mengimbau pendukung Appi-Rahman untuk tidak ikut-ikutan berunjukrasa terkait kasus fitnah kepada JK, meski gelombang amarah terus berdatangan. Ia meminta agar pendukung Appi-Rahman untuk memercayakan penanganan kasus ini ke pihak kepolisian. (rif-jun)