JAKARTA, BKM — Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang wafat akibat covid-18. Dari Maret hingga pertengahan Desember 2020 ini, terdapat total 363 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi covid. Terdiri dari 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 146 perawat.
Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 107 dokter umum (empat guru besar), dan 92 dokter spesialis (tujuh guru besar), serta dua residen, dan satu dalam verifikasi. Keseluruhannya berasal dari 24 IDI wilayah (provinsi) dan 92 IDI cabang (kota/kabupaten).
DI
Jawa Timur, yang wafat 41 dokter, dua dokter gigi, dan 43 perawat.
DKI Jakarta 31 dokter, lima dokter gigi dan 21 perawat.
Sumatera Utara 24 dokter dan tiga perawat.
Jawa Barat 20 dokter, empat dokter gigi, dan 19 perawat.
Di
Jawa Tengah 21 dokter dan 22 perawat.
Sulawesi Selatan tujuh dokter dan tiga perawat.
Banten tujuh dokter dan dua perawat. Bali enam dokter.
DI Aceh enam dokter dan dua perawat. Kalimantan Timur lima dokter dan tiga perawat.
Riau lima dokter.
DI Yogyakarta enam dokter dan dua perawat.
Di
Kalimantan Selatan empat dokter, satu dokter gigi, dan enam perawat. Sumatera Selatan empat dokter dan lima perawat. Kepualaun Riau tiga dokter dan dua perawat.
Sulawesi Utara tiga dokter.
Nusa Tenggara Barat dua dokter dan satu perawat. Sumatera Barat satu dokter, satu dokter gigi, dan dua perawat.
Untuk di
Kalimantan Tengah satu dokter dan dua perawat. Lampung satu dokter dan satu perawat.
Maluku Utara satu dokter dan satu perawat.
Bengkulu satu dokter.
Sulawesi Tenggara satu dokter dan dua dokter gigi.
Papua Barat satu dokter.
Papua dua perawat. Nusa Tenggara Timur satu perawat. Kalimantan Barat satu perawat, serta
DPLN (Daerah Penugasan Luar Negeri) Kuwait dua perawat.
Kenaikan jumlah kematian tenaga medis dan kesehatan ini, sebagaimana dikatakan oleh Dr Adib Khumaidi, SpOT selaku Tim Mitigasi PB IDI, merupakan salah satu dampak dari peningkatan jumlah penderita covid, baik yang dirawat maupun yang OTG (orang tanpa gejala). Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang baru saja selesai juga menjadi potensi fluktuasi naiknya angka penularan covid.
“Kami mengimbau masyarakat dan kepalan daerah serta pendukungnya untuk menghindari proses aktifitas yang melibatkan berkerumunnya massa. Bagi setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya apabila terdapat gejala, dan melakukan testing meskipun juga tanpa gejala,” kata Adib.
Tim Mitigasi IDI berharap para pemimpin daerah yang terpilih untuk memprioritaskan penanganan pandemi covid dengan meningkatkan upaya preventif dan kemampuan layanan fasilitas kesehatan (faskes) seraya melindungi para tenaga medis dan kesehatan. Selain itu, juga menghimbau masyarakat agar meski vaksin covid sudah tersedia, namun untuk perlindungan maksimal maka setiap orang harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena situasi penularan covid di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali.
Tingginya lonjakan pasien covid serta angka kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi peringatan kepada kita semua untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan (3M). Dengan mengabaikan protokol kesehatan, tidak hanya mengorbankan keselamatan diri sendiri, namun juga keluarga dan orang terdekat, termasuk orang di sekitar. Pandemi ini akan berlalu dengan kerjasama seluruh pihak.
Dr drg Sri Hananto Seno, SpBM(K), MM selaku ketua umum Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), mengimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya untuk menghindari penularan covid. “Selain menjaga imunitas tubuh, perlu diperhatikan juga kebersihan mulut dan gigi, mengingat penularan utama covid adalah melalui droplet atau cairan dari mulut. Tetap gunakan masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak,” ingatnya.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah,SKp,SH,MKep,MH menjelaskan bahwa berdasarkan data, selain perawat yang bertugas di rumah sakit, para petugas kesehatan (perawat) yang bertugas di puskesmas merupakan yang gugur terbanyak kedua. Hal ini menandakan bahwa puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama masih memiliki perlindungan yang kurang memadai bagi tenaga kesehatan.
“Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dinas Kesehatan daerah setempat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan puskesmas juga meningkatkan perlindungan di fasilitas kesehatan tersebut dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) dengan jumlah yang memadai, serta perlengkapan fasilitas lainnya untuk mengatasi jumlah lonjakan pasien covid yang saat ini banyak terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia,” tegas Harif. (rls)