MAKASSAR, BKM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar belum menetapkan secara resmi pemenang kontestasi pemilihan wali kota. Walau begitu, hampir pasti pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdy yang akan berkantor di balai kota sebagai wali kota dan wakil wali kota.
Sebelum keduanya menduduki posisi tersebut secara resmi, Pemkot Makassar sudah mempersiapkan sejumlah fasilitas bagi pasangan pemenang pilwali tersebut. Salah satunya adalah menyiapkan kendaraan dinas (randis) baru untuk keduanya. Anggaran pun sudah disiapkan pada APBD 2021 dan mendapat persetujuan dari DPRD Makassar.
Menurut Kepala Bagian Perlengkapan Aidil Adha, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp2,4 miliar untuk pembelian randis wali kota dan wakil wali kota. Dia merinci, untuk wali kota anggaran yang dialokasikan membeli mobil dinas sebesar Rp1,6 miliar. Sementara untuk wakil wali kota disiapkan sebesar Rp600 juta.
“Jadi kami siapkan anggaran masing-masing Rp1,6 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas wali kota dan Rp600 juta untuk wakil wali kota,” ungkap Aidil yang dihubungi, Selasa (15/12).
Dia melanjutkan, untuk anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut, bisa untuk pengadaan Toyota Alphard keluaran terbaru. Sementara untuk anggaran sebesar Rp600 juta, bisa membeli satu unit Toyota Voxy.
“Tapi kita kembalikan lagi ke wali kota dan wakil wali kota terpilih, jenis kendaraan apa yang ingin digunakan,” terangnya.
Aidil menilai, sudah saatnya dilakukan penggantian kendaraan dinas untuk wali kota dan wawali. Sebab randis untuk kedua jabatan tersebut sudah berumur tujuh tahun lebih.
Misalnya Alphard putih untuk wali kota dipakai sejak 2014 lalu. Saat ini hanya terparkir di rujab dan tak terpakai. Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin lebih banyak menggunakan kendaraan operasional Toyota Kijang Innova. Sedangkan mobil dinas wawali di masa Deng Ical, yaitu Toyota NAV1 terparkir di rujab Jalan Hertasning.
”Memang sudah saatnya diganti, karena memang sudah lama. Harus ada pembelian baru,” bebernya.
Selain untuk kendaraan dinas, Aidil juga sudah mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk baju seragam yang akan digunakan pada proses pelantikan dan selama menjabat. Sebanyak Rp50 juta sudah dialokasikan pada APBD 2021 untuk pembelian PDH, PSL, baju batik, dan PDU.
“Jadi anggarannya gelondongan. Satu set. Termasuk kelengkapan yang melekat di pakaiannya. Jadwal ukur bajunya nanti akan dikomunikasikan dengan protokol. Yang jelas gelondongan Rp50 juta,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Rahmat Mappatoba, mengakui bahwa memang ada alokasi anggaran yang disiapkan di APBD 2021 untuk pengadaan kendaraan dinas maupun baju dinas. Namun dia tidak bisa merinci secara pasti.
“Anggarannya melekat di Bagian Perlengkapan. Rinciannya, coba dikonfirmasi ke OPD terkait,” tandas Rahmat Mappatoba. (rhm)
Rp2,4 M untuk Beli Randis Wali Kota-Wawali Baru
