MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memantau kondisi bendungan Bili-bili, Kabupaten Gowa dan tiga daerah lainnya. Pengamatan via udara dilakukan dengan menggunakan helikopter, Senin (28/12). Nurdin menilai, sedimentasi hasil galian tambang di sepanjang sungai menjadi ancaman.
“Sedimentasi menuju ke cekdam jadi ancaman. Kita berharap penambangan sudah seharusnya dikendalikan. Kalau tidak, jangankan 100 tahun, 50 tahun saja belum tentu cekdam Bili-bili ini bisa berfungsi normal. Oleh karena itu, harus ada kesepahaman. Langkah bersama untuk menyelamatkan bendungan Bili-bili,” tegas Nurdin Abdullah usai melakukan pemantauan.
Kata dia, saat ini selain Bili-bili, cekdam Je’nelata juga menjadi ancaman baru bagi masyarakat. Olehnya itu, diharapkan pembangunannya bisa segera rampung.
“Karena terus terang ancaman baru kita adalah Je’nelata. Makanya, kita berharap Jenelata bisa lebih cepat lagi dibangun, supaya betul-betul Makassar ini bisa terproteksi dengan baik,” ujarnya.
Yang paling penting, lanjut Nurdin, pembangunan cekdam Kelara di Jeneponto akan menjadi angin segar bagi masyarakat di sekitarnya. Karena cekdam tersebut akan mengairi lahan seluas 31.000 hektare sawan tadah hujan menjadi lahan irigasi teknis.
“Kebutuhan air buat sektor pertanian untuk Gowa, Takalar, dan juga Kelara. Sebenarnya bendungan Kelara sudah harus digenangi. Tinggal kepedulian, keseriusan kita masyarakat yang bermukim di kawasan ini. Segera kita bisa selesaikan, karena kalau Kelara ini selesai, minimal 31.000 hektare lahan yang selama ini tadah hujan bisa menjadi irigasi teknis,” jelasnya.
Menurut Nurdin, bentuk dukungan Pemprov Sulsel terhadap pembangunan cekdam Kelara, Je’nelata, maupun perawatan cekdam Bili-bili, adalah berkolaborasi dengan pihak balai, kejati, kejari, kapolda, kapolres, maupun pihak lainnya.
“Kita support terus pihak balai. Bahkan untuk pembangunannya, pemerintah daerah turun tangan. Termasuk kejati, kejari, kapolda, dan kapolres. Memang kita butuh pengabdian untuk masyarakat bahwa ini adalah kepentingan bersama. Cekdam ini dibangun bukan dengan biaya murah,” tuturnya.
Nurdin berharap, setelah melakukan pemantauan di Kota Makassar, Gowa, Takalar dan Jeneponto, ada kajian secara komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah kota, provinsi, pusat dan pihak terkait lainnya, agar bisa menyelesaikan persoalan banjir di beberapa daerah, termasuk Makassar.
“Harus dilakukan kajian secara komprehensif. Karena kalau kita lihat ini daerah-daerah perumahan, semua seperti mangkok. Ketika turun hujan, air mutar-mutar, tidak jelas mau ke mana keluarnya,” bebernya.
Pengkajian tersebut, lanjut Nurdin, harus betul-betul diketahui salurannya dan dibuang ke mana. Contohnya, untuk daerah-daerah yang menjadi langganan banjir selama ini adalah daerah perumahan.
“Makanya ini yang harus kita kaji. Kira-kira kita harus membuat salurannya itu ke mana. Makanya kita berharap, pemerintah daerah yang memberikan izin untuk developer (pengembang) itu harus dipastikan bahwa lahannya bukan khusus daerah tangkapan air. Kalau memang sudah daerah kubangan yang ditimbun, pasti banjir,” jelasnya.
Lahan yang telah dibangun perumahan saat ini, kata Nurdin, sebenarnya fungsi awalnya adalah daerah tangkapan air. Akibatnya, air hanya berputar di dalam kawasan perumahan.
“Memang ada beberapa daerah perumahan yang tergenang. Sebenarnya itu fungsi awalnya adalah daerah tangkapan air. Seperti di Antang dan Paccerakang,” imbuhnya. (nug)