MAKASSAR, BKM– Sejumlah proyek konstruksi yang masuk dalam program Pemerintah Kota Makassar tahun 2020 dipastikan molor alias tidak bisa rampung tahun ini.
Salah satunya adalah proyek perbaikan jalan. Kontraktor yang menjalankan proyek jalan dan rehabilitasi diproyeksi tak sanggup menuntaskan pekerjaannya.
Tahun ini, Pemkot Makassar mengucurkan anggaran senilai Rp62 miliar untuk anggaran perbaikan jalan. 60,2 miliar berasal dari DID dan APBD. Dan perbaikan jalan lingkungan juga menyerap anggaran Rp2,6 miliar.
Dengan demikian dipastikan nilai proyek tak rampung di 2020 nilainya di atas Rp100 miliar. Ini menyusul mega proyek jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga dengan anggaran Rp120 miliar yang juga dipastikan tak rampung tahun ini.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar telah siapkan opsi. Di antaranya tetap melanjutkan tahun depan, namun dengan sistem denda.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas PU Makassar, Darlis mengatakan, evaluasi terhadap kinerja proyek akan dirampungkan paling lambat, Rabu, 30 Desember.
“Semua akan kita panggil untuk melaporkan progres pengerjaan. Jika memang tak rampung, maka proses pencairan atau pembayaran dihitung berdasarkan persentase pengerjaan,” ujarnya.
Pembayaran baru akan dilakukan setelah laporan evaluasi telah dilakukan. Darlis mengungkapkan, pihak konsultan pengawas juga akan turut memberi penilaian. Kami dari PU juga tidak asal langsung mencairkan, kami juga turun ke lapangan untuk memastikan laporan yang masuk,” terangnya.
Skema denda juga akan diberlakuan, jika pihak kontraktor melanjutkan pada tahun depan. Dan skemanya akan dihitung sesuai peraturan yang berlaku.
“Dan untuk pembayaran untuk sisa proyek yang dilanjutkan tahun depan juga pencairannya baru bisa dilakukan saat pembahasan APBD perubahan. Atau menunggu masuk di APBD 2022, sebab APBD 2021 tak bisa meng-cover karena sudah disahkan,” katanya.
Dengan begitu, diprediksi tahun ini banyak kegiatan pengerjaan proyek jalan dipastikan banyak yang tuntas atau terbengkalai. Namun, Darlis tetap tahap pengerjaan meski tak tuntas bisa diselesaikan di atas 80 persen.
Pihaknya juga belum mampu memastikan berapa persen proyek yang tak rampung. “Kita tunggu di penghujung tahun nanti. Di situ dihitung,” terangnya.
Adapun proses tender dini yang mesti dilakukan di Desember, Darlis mengaku pihaknya belum menjalankan. “Tidak tahu kalau di dinas atau bagian lain. Kita belum sampai ke sana,” katanya.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Makassar, Fuad Azis mengungkapkan, untuk tender dini memang sudah diinstruksikan. Akan tetapi, pihaknya belum menerima usulan untuk proyek yang akan digarap di 2021.
“Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin minta supaya proses tender dipercepat. Untuk lebih jelasnya semua kita kembalikan ke dinas sebab mereka yang akan mengusulkan. Sementara kita masih menunggu usulan,” pungkasnya. (rhm)