PKB Konsolidasi Pilgub di Muswil

MAKASSAR, BKM — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan membawa pembahasan pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan pada musyawarah wilayah (muswil). Agenda ini akan digelar minggu pertama hingga kedua Januari 2021 mendatang.
“Tentu kita siap konsolidasi guna memanaskan mesin menghadapi kontestasi pemilihan gubernur Sulsel. Ada delapan kursi PKB di parlemen yang menjadi jaminan untuk mengambil peran, apakah mengajukan kader untuk posisi 01, 02 atau memutuskan eksternal untuk diajukan di pilgub mendatang,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PKB) Sulsel Azhar Arsyad, Selasa (29/12).
Jika merujuk hasil pemilu legislatif (pileg) 2018 lalu, PKB mampu meloloskan dua kadernya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Masing-masing Andi Muawiyah Ramli dan H Haruna, serta delapan kader masuk ke DPRD Provinsi Sulsel.
Tak hanya itu, partai yang dibentuk oleh almarhum KH Abdurahman Wahid ini juga mendudukkan 51 kadernya masuk ke DPRD kabupaten/kota di Sulsel. Data yang dikumpulkan koran ini, di DPRD Kota Makassar terdapat satu kursi, Gowa empat kursi, Takalar dua, Jeneponto empat kursi, Bantaeng tiga kursi, Bulukumba empat kursi, Sinjai dua, dan Selayar satu kursi. Untuk Bone tiga kursi, Soppeng satu, Wajo tiga, Parepare satu, Barru lima, Pangkep satu, Maros empat, Pinrang empat, Palopo dua, Luwu dua, Luwu Utara dua dan Luwu Timur satu.
“Saya sudah dua kali menghadapi pemilu legislatif. Setidaknya dapat memetakan daerah basis dan akan menggenjot wilayah yang dinilai strategis,” jelas mantan Sekretaris jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) ini.
Terkait persiapan menghadapi muswil PKB Sulsel, Ashar yang didampingi Wakil Ketua DPW Fauzi A Wawo, menjelaskan bila muswil kali ini berbeda dengan muswil sebelumnya. Menurut ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini, hasil muktamar yang kembali memberi amanah kepada Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB telah menetapkan perubahan sistem pengambilan keputusan guna menghindari turbulensi.
“Mekanismenya tak ada pemilihan langsung. Modelnya adalah DPP PKB melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan menyiapkan aplikasi yang semuanya diisi. Selanjutnya DPP datang untuk melakukan sampling kepada sejumlah DPC untuk menyampaikan hasil monitoring dan telaahnya,” jelas Azhar.
Hasil monev melahirkan sejumlah nama. Nama inilah yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara, ketua dan sekretaris dewan syuro.
“Komisi nanti yang akan menyusun kepengurusan untuk DPW periode mendatang. Dan DPP akan turunkan surat keputusan sepekan setelah muswil,” pungkas mantan ketua FIK-Ornop Sulsel ini. (rif)