MAKASSAR, BKM– Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi yang dibangun di dekat RPH lama Tamangapa masih dalam proses pembangunan.
Saat ini, konstruksi bangunan untuk tempat pemotongan hewan sudah nyaris rampung dan akan digunakan dalam waktu tidak lama lagi.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin secara khusus melakukan kunjungan ke proyek tersebut, Senin (4/1) untuk melihat sejauh mana progres pembangunannya.
“Bangunan baru ini akan sesegera mungkin kita fungsikan,” ungkapnya.
Sebelum mengoperasikan bangunan baru tersebut, menurut Pj Wali Kota Makassar, pihaknya akan mencari formasi yang tepat terkait pengelolaan dan manajerialnya untuk memastikan poin awalnya dimulai dengan manajemen yang baik.
“Jadi kita akan meramu dan mencari formasi yang tepat tentang pengelolaan dan manajerialnya untuk memastikan running awal sudah dimulai dengan manajemen yang baik. Tidak dilakukan dengan manajemen yang coba-coba,” ungkapnya.
Rencananya, sambil mengoperasikan tempat potong hewan yang baru, Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel kembali akan melanjutkan pembangunan beberapa komponen lain yang nantinya akan terintegrasi langsung satu sama lain.
Untuk itu, kata Rudy masih dibutuhkan sekitar enam hektare lahan yang harus dibebaskan. Secara bertahap, pembebasan lahan tersebut akan dilaksanakan. Tahun ini, rencananya akan dibebaskan sekitar 3,1 hektare. Pemprov Sulsel sendiri berjanji akan menyiapkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan konstruksinya tahun ini.
Dia menyadari jika proses pembebasan lahan cukup sulit dilakukan dan menjadi salah satu persoalan yang cukup mengganggu pembangunan. Namun Rudy mengaku itu lebih pada tahapan administrasi.
“Karena membebaskan lahan masyarakat oleh negara tidak segampang membeli rokok di warung. Ada tahapan prosedural yang harus dilalui karena kita tidak ingin lahan yang dibeli bermasalah,” ungkapnya.
Tahun ini, Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran Rp27 miliar pada APBD 2021 untuk pembangunan tahap II.(rhm)
Proyek Mendesak
KEPALA Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Andi Herliani, mengatakan, pembebasan lahan RPH mendesak.
Pada APBD 2020, Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran Rp8,5 miliar untuk bangunan utama, kandang dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan APBD 2021, anggaran Rp27 miliar kembali disiapkan.
Tidak hanya provinsi, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar untuk pengadaan peralatan RPH pada tahun ini, dan kembali dianggarkan Rp5,7 miliar di APBN 2021.
“Jadi bagaimana komitmen pemkot terkait dengan lahan dan pengelolaan RPH, silahkan tanya ke pak wali,” singkat dia.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Herliani mengaku siap mengelola RPH Tamangapa. Sebab sebelum dikelola oleh perusahaan daerah, RPH sudah terlebih dulu dikelola Dinas Perikanan dan Pertanian.
Hanya tinggal pelatihan untuk melatih kemampuan SDM. Namun ada beberapa SDM yang wajib ada mengelola RPH, seperti doktet hewan, paramedis kesehatan hewan, tenaga teknis yang mengoperasikan RPH, juru jagal, serta tukang daging.
“Ini semua disiapkan secara profesional denga keahliannya, karena kota mau menyiapkan daging yang halal, aman, utuh dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat,” ujar dia. (rhm)