MAKASSAR, BKM–Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu telah tercatat dalam sejarah sebagai hajatan demokrasi yang digelar di tengah pandemi Covid-19 yang mewabah sejak Maret lalu.
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat menudna hingga masih ada penolakan, namun pemerintah memutuskan tetap menggelar pesta demokrasi lokal dengan serangkaian penyesuaian pelaksanaan demi menghindari penularan virus. Penyesuaian yang dimaksud antara lain memundurkan jadwal pemungutan suara dari yang semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, membatasi jumlah orang pada masa kampanye, hingga penerapan protokol kesehatan pada waktu pencoblosan.
Sebanyak empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pun telah ditetapkan oleh Komisi KPU kota Makassar dan bertarung di pemilihan wali kota (pilwali) lalu.
Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Mohamamd Ramdhan (Danny) Pomanto – Fatmawati Rusdi (Adama), Indira Mulyasari Paramastuti berpendapat, pilwali harus menjadi momentum memilih pemimpin di daerah yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi.
“Kalau setting-nya tepat, ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan (penyebaran) Covid-19 ini,” kata Indira Mulyasari Paramastuti, saat dikonfirmasi perihal pada saat KPU menetapkan wali kota dan wawali terpilih, bagaimana mengantisipasi massa, Selasa (5/1)
Menurutnya, hal ini yang memang sangat perlu diantisipasi dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh tim. Mengingat angka covid di Makassar naik drastis dan disebut cluster pilwali. “Dari itu tim besar masih akan membicarakan tehnis nya bersama pak Danny dan Bu Fatma,” jelas Indira Mulyasari Paramastuti yang juga politisi Partai Nasdem ini. (jun/rif).
Tim Adama Ingin Antisipasi Massa Saat Penetapan
