Jumlah Personel Terbatas

MAKASSAR, BKM– Terbatasnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar menjadi faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan tempat umum maupun pada tempat usaha seperti warkop, cafe, rumah makan atau restoran hingga mal.
Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud mengaku, kewalahan dalam menegakkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Makassar yang membatasi pelaksanaan kegiatan masyarakat pada masa Covid-19 di Kota Makassar. Yang menjadi problem adalah, perbandingan antara jumlah personel Satpol PP Makassar dengan pelaku atau tempat usaha yang ingin diawasi tidaklah selaras.
“Ada berapa banyak pelaku usaha di Kota Makassar? kami personel Satpol PP Makassar terbatas untuk semua kami awasi tempat-tempat usaha yang jumlahnya jauh lebih banyak tersebar. Ribuan personel yang ada sebagian telah disebar di 15 kecamatan,” kata Iman Hud, Kamis (7/1).
Masih banyaknya pelanggar surat edaran wali kota lanjut Iman, lantaran tidak adanya kesadaran dari masyarakat. Sangat diperlukan kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk disiplin. Kurangnya kesadaran masyatakat disiplin protokol kesehatan dan mengindahkan imbauan terlihat sejak masa PSBB diberlakukan.
“Jangankan surat edaran, PSBB pun masih saja ada yang melanggar. Ancaman pidana yang diberikan masyarakat juga terkadang tetap masih saja ada yang melanggar. Namun pastinya pengawasan tetap kami lakukan walau personel terbatas,” sebutnya.
Teruntuk pengawasan jam operasional bagi pelaku usaha tambah Iman, sangat sulit untuk ditertibkan. Alasannya yaitu untuk merawat kehidupan. Selain itu, tidak sedikit pedagang yang membuka tempat usaha secara sembunyi-sembunyi dari ketentuan jam operasional.
Kondisi ini diperparah dengan adanya sekitar 71 personel satpol PP Makassar terkonfirmasi covid-19. Tentunya itu sangat memengaruhi kekuatan satpol PP Makasaar dalam melakukan pengawasan. Apalagi tidak adanya anggaran untuk penanganan covid dialokasikan buat satpol PP Makassar.
“Puluhan personel kami yang terkonfirmasi pasti sangat pengaruhi kekuatan kami di lapangan. Soal anggaran, kami satpol PP Makassar tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan covid. Sangat rawan bagi personel kami di lapangan terpapar karena vitamin tidak ada,” tutupnya.(arf)