KPU Juga Tingkat Partisipasi Kelurahan yang Rendah

MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar juga merilis rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota (pilwali) Makassar 9 Desember lalu.
Sebanyak 14 kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih di bawah 70% yakni Kelurahan Ujung Tanah (69,63%), Kelurahan Pattingalloang (69,37%), Kelurahan Labuang Baji (68,12%), Kelurahan Barombong (68,1%), Kelurahan Ende (43,95%), Kelurahan Daya (45%), Kelurahan Masale (47%).
Kemudian Kelurahan Melayu (47,78%), Kelurahan Butung (47,86%), Kelurahan Baru (50,1%), Kelurahan Sawerigading (50,2%), Kelurahan Mallimongan Tua (50,36%), Kelurahan Wajo Baru (50,41%), serta Kelurahan Pattunuang (50,43%).
Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Pemilih KPU Kota Makassar, Endang Sari menjelaskan hasil evaluasi internal terkait partisipasi masyarakat tersebut dilakukan pada 26 hingga 28 Desember 2020 yang mengumpulkan PPK Divisi Sosialisasi dan PPK Divisi Teknis.
“Dalam kegiatan tersebut kami meminta kepada PPK setiap kecamatan untuk memetakan tingkat partisipasi di wilayahnya dan menyampaikan apa kendala serta hambatan yang dihadapi sehingga target partisipasi tidak terpenuhi,” katanya.
“Begitu pula dengan wilayah kelurahan yang mencapai target, bagaimana karakteristik wilayah tersebut dan apa faktor pendukung sehingga angka partisipasinya bisa tinggi,” lanjut Endang.
Menurutnya, hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk melakukan pemetaan berbasis kelurahan dan mengidentifikasi persoalan serta kendala yang dihadapi setiap kelurahan sehingga bisa meniadi acuan kerja pihaknya kedepan.
Endang menyampaikan, meski partisipasi tingkat kota secara keseluruhan berada di angka 59,66%, tapi ternyata ada dua kelurahan yaitu Kelurahan Lakkang di Kecamatan Tallo dan Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya, angka partisipasinya lebih dari 80%. Walau memang Daftar Pemilih Tetap atau DPT di daerah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan yang lain.
“Sementara untuk kelurahan dengan partisipasi rendah, kami sudah agendakan untuk menelisik lebih jauh persoalan dan kendala apa yang dihadapi sehingga pemetaannya bukan hanya selesai di tingkat kelurahan, tapi kami akan urai hingga tingkat TPS,”pungkasnya. (rif)