Komisi II DPRD Bahas Kelangkaan Pupuk

JENEPONTO, BKM–Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang kelangkaan pupuk di ruang komisi, Rabu (13/01).
RDP yang digelar oleh anggota komisi yang membidangi pertanian tersebut, adalah menyikapi keluhan-keluhan masyarakat petani, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, menyikapi penyampaian aspirasi dari pada pendemo dan melalui informasi diberbagai media
Ketua Komisi II DPRD Jeneponto Hanafi Sewang mengatakan jika pihaknya akan mencari sebuah kebijakan dan solusi supaya tidak menjadi lagi polemik yang berkepanjangan di masyarakat.
Ia menekankan bagaimana tatakelola pendistribusian pupuk bersubsidi itu lebih terarah kepada masarakat petani, supaya kouta yang diberikan dari kementerin turun ke provinsi dan kabupaten itu mampu diakomudir guna menmenuhi kebutuhan masyarakat petani.
Menurutnya, kasus yang paling menonjol pada persoalan ini adalah banyaknya petani yang tidak terakomudir di RDKK untuk kebutuhan pupuk, sehingga banyak masyarakat yang sulit untuk memperoleh pupuk bersubsidi khususnya pupuk jenis urea.
“Solusinya adalah kita mengacu sesuai dengan aturan Kementerian dengan berdasarkan KTP dan KK pada saat membeli pupuk ke pengecer. Kemudian pihak Dinas Pertanian Jeneponto harus melakukan perbaikan data , ” pintanya.
Dalam RDP itu, Komisi II menghadirkan Dinas Pertanian dan jajarannya yang menangani pupuk dan pendataan, termasuk mengundang pihak distributor dari CV Anjas, KPI, Puskud dan perwakilan Produsen Pupuk Kaltim.
Hanafi Sewang juga menyampaikan bahwa persoalan-persoalan yang muncul dimasyarakat adalah terkait penyaluran pupuk yang bersubsidi untuk tahun 2021 sangatlah langka karena, pupuk urea yang paling dibutuhkan oleh para petani.
Sementara untuk, kouta di Jeneponto kurang lebih 31.200 ton. “Kouta 31.200 ton ini, tentu masih dianggap kurang setelah kita melihat pembagian aloksi secara keseluruhan. Karena khusus Provinsi Sulawesi Selatan. Jeneponto itu masuk pada urutan ketiga dari seluruh kabupaten/kota,”jelas Hanafi Sewang .(krk/rif/c)