MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Muhammad Idris memimpin rapat pimpinan Pemprov Sulbar tahun 2021 dengan para staf ahli, asisten, pimpinan OPD dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan birokrasi yang digelar Bappeda Sulbar selama tiga hari mulai Jumat (15/1) di Auditorium Lantai 4 kantor Gubernur Sulbar.
Kasi Humas Diskominfo Sulbar Dian mengatakan acara tersebut terselenggara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi peserta Rapim dengan cara setiap peserta Rapim diwajibkan mengikuti rapid test antigen, sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti acara tersebut.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, rapim yang dilaksanakan memiliki makna penting untuk melihat hasil dan melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dikerjakan pada tahun yang lewat. Melakukan penajaman pelaksanaan program dan kagiatan 2021, serta rencana 2022 yang akan datang.
Gubernur Ali berharap rapim yang akan berlangsung selama tiga hari itu tidak dianggap sebagai sekedar formalitas, melainkan dimanfaatkan sebagai forum untuk memastikan kesiapan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan kesungguhan bekerja sesuai rencana yang ditetapkan.
“2021 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar. Namun sesuai laporan dan hasil pantauan langsung dalam beberapa kali kunjungan saya ke lapangan, capaian atau realisasi masih jauh dari harapan. Untuk itulah diperlukan pemikiran yang inovatif dan penguatan sinergi antara stakeholder untuk memaksimalkan pencapaian program yang direncanakan,”pungkas Ali Baal
Pelaksanaan kegiatan sejak pertengahan 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, sebab dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan karena pandemi Covid-19.
“Kondisi itu jangan menjadikan kehilangan gairah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Sebaliknya harus menyemangati kita bekerja lebih keras meningkatkan capaian semaksimal mungkin,”ucap Ali Baal
Kepada seluruh OPD agar lebih fokus pada program dan kegiatan dengan melaksanakan secara terukur berorientasi pada hasil. Meminta agar OPD melakukan percepatan untuk pencapaian visi misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD, terutama kegiatan 2021 dan rencana 2022 yang merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022.
Bekerja harus disertai tanggungjawab dan inovasi untuk pencapaian hasil yang maksimal, dan pelihara kebersamaan dengan melakukan koordinasi untuk menguatkan sinergitas antar semua pihak yang terkait, serta laksanakan setiap kegiatan secara terarah, profesional, transparan dan akuntabel.
Dalam pengelolaan anggaran, OPD juga diminta memastikan setiap kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, serta memperhatikan efesiensi dan efektifitas.
“Karena itulah jangan melakukan mark-up, jangan fiktif dan jangan mengada-ada. Selalu jaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan menghindari perilaku korupsi dan persoalan hukum lainnya,”tandasnya. (zul/C)