Rudy Optimis Kantongi Rekomendasi KASN

MAKASSAR, BKM–Di pengujung masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap masih bisa melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang lowong di Pemkot Makassar.
Saat ini, Pemkot Makassar sudah mengantongi izin kemendagri untuk proses lelang jabatan. Namun yang jadi persoalan, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) belum memberikan lampu hijau dengan mengeluarkan rekomendasi persetujuan.
Dia mengemukakan, untuk proses lelang jabatan, ada mekanisme yang harus dilalui. Harus melakukan pelelangan sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.
“Tinggal menunggu rekomendasi KASN. Mudah-mudahan kita berdoa rekomendasi KASN bisa segera turun sehingga kita bisa membuka pelelangan untuk mengisi jabatan yang kosong,” ungkapnya usai melantik sejumlah pejabat fungsional di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (18/1).
Dia mengatakan, saat ini bola ada di KASN sehingga diharapkan lembaga tersebut harus segera menindaklanjuti usulan Pemkot Makassar demi mengoptimalkan pelayanan ke masyakarat.
Pasalnya, 14 jabatan eselon II di lingkup Pemkot Makassar yang diketahui lowong sangat urgensi untuk diisi. Menurutnya,
“Tentu saya yakin KASN tidak ingin membuat pemerintahan ini tidak optimal karena hanya diisi oleh Plt,” kata Rudy.
Rudy berharap agar lelang jabatan bisa terealisasi dan pelantikan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Targetnya, sebelum pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 17 Februari nanti.
“Kita harapkan sesegera mungkin. Saya selalu menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu tidak bisa ditunda hanya karena kegiatan lain. Tentu masyarakat tidak ingin menunggu dilayani, tunggu a, b, c, tidak. Secepatnya,” harap Rudy.
Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 14 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Diantaranya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar. (rhm)