MAKASSAR, BKM — Masih ingat dengan Prof Yusran Yusuf, akademisi yang kemudian bergabung di jajaran birokrasi Pemprov Sulsel? Oleh Gubernur HM Nurdin Abdullah, Yusran pernah ditunjuk sebagai penjabat wali kota Makassar.
Namun, NA kemudian mencopot sang kolega dari jabatannya, walau belum lama menempati posisi sebagai orang nomor satu di Makassar. Ia lalu digantikan oleh Iqbal Suhaeb. Yusran akhirnya kembali ke habitatnya sebagai akademisi.
Kini, ada amanah baru yang diberikan kepada Yusran. Ia masuk dalam jajaran tim transisi yang akan mengawal suksesi kepempimpinan di Pemkot Makassar. Ada lagi dua orang lainnya yang masuk dalam tim ini. Yakni mantan tim ahli DPRD Prof Aminuddin Ilmar, serta politisi Iqbal Djalil.
Hingga saat ini, baru tiga nama dari lima orang yang akan direkrut masuk dalam jajaran tim transisi DP-Fatma. Juru bicara pasangan DP-Fatmawati, Indira Mulyasari membenarkan dipilihnya tiga nama tersebut.
“Jadi tiga nama sudah dipastikan masuk dalam tim transisi yakni Prof Yusran, Prof Ilmar, dan Ustaz Uje (Iqbal Djalil),” kata Indira saat dihubungi, Selasa (26/1).
Selanjutnya, kata mantan anggota DPRD Kota Makassar itu, Danny akan menggelar rapat untuk menentukan dan menggodok dua nama lainnya, Selasa malam. “Sisanya akan dirapatkan nanti malam (tadi malam),” tuturnya.
Terpisah, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan langsung tancap gas bekerja setelah dirinya dan Fatmawati Rusdy dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar. Danny mengatakan, sejumlah agenda membutuhkan penanganan serius. Salah satunya persoalan covid. Makanya, salah satu langkah untuk memastikan hal tersebut yakni dengan membentuk tim transisi.
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto menegaskan, pemerintahan sebenarnya sebuah aktivitas berkelanjutan. Dengan begitu, setiap pemimpin pemetintahan baru tidak memulai sesuatu dari titik nol.
”Warisan kepemimpinan sebelumnya dilihat sebagai agenda yang yang harus dituntaskan. Makanya, beberapa pemimpin baru memperkenalkan tim transisi, untuk menjamin keberlanjutan program pemimpin lama dengan arah program pemimpin baru,” jelasnya, kemarin.
Tim transisi, lanjutnya, bertugas memastikan visi dan misi pemimpin terpilih diinternalisasi dalam program pemimpin sebelumnya. ”Pemimpin baru juga memerlukan tim transisi untuk melegalisasi visi misi mereka menjadi Perda RPJMD,” imbuhnya.
Beberapa program yang telah disahkan perencanaan dan penganggarannya, mesti jalan sesuai rencana. Sepanjang program-program tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan publik dan memungkinkan dari sisi pembiayaan.
Di sisi lain, Luhur mengingatkan pemimpin lama juga mesti mengendalikan ambisi dan rencananya, menyesuaikan limitasi waktu kepemimpinan tersedia. Pada saat yang sama pemimpin baru pun, tidak melihat warisan program pemerintahan sebelumnya sebagai beban dan tidak diteruskan.
”Makanya, penting sekali internalisasi nilai-nilai sustainability dalam pergantian kepemimpinan. Sebab pada dasarnya serah terima jabatan bukan berarti penyerahan warisan program dan proyek-proyek mangkrak, yang pada akhirnya merugikan publik dan keuangan daerah,” tandasnya.
Pelantikan 17 Februari
DPRD Kota Makassar meminta kepada tim transisi yang dibentuk Danny-Fatma agar mengetahui betul proses penganggaran dan program wali kota. Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, mengaku telah mengusulkan beberapa nama ke wali kota terpilih untuk menjadi bagian dari tim transisi. Hal tersebut dinilai sebagai langkah yang bagus guna melihat Makassar lebih baik dari sebelumnya.
“Kita sudah berikan rekomendasi tentang siapa saja yang layak ada di dalam tim transisi. Kita mau menyatukan semua untuk melihat Kota Makassar jauh lebih baik lagi ke depannya. Bisa segera mengatasi persoalan-persoalan yang belum selesai. Utamanya kasus covid-19,” terang Rudianto, Selasa (26/1).
Terkait pelantikan, legislator Fraksi Nasdem Makasar ini menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun Pasal 160A ayat 2, DPRD kabupaten/kota mengusulkan penetapan pasangan calon terpilih kepada menteri melalui gubernur. “Menurut aturan, sekitar 17 Februari 2021 dilantik. Kita juga inginnya seperti itu, agar Makassar bisa dipimpin wali kota definitif. Rencananya hari Kamis (besok) kita akan gelar rapat paripurna,” jelas Rudianto.
Anggota DPRD Makassar Kasrudi, mengatakan tim transisi Danny-Fatma harus melibatkan partai pengusung dan dewan, agar ada titik temu antara eksekutif dan legislatif. “Alangkah lebih baik jika di dalam tim transisi juga melibatkan dewan dan partai pengusung. Karena pasti anggota dewan sudah sangat paham proses penganggaran dan pembuatan program. Dengan begitu, akan ada kerja sama yang lebih baik lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menyambut positif dan mengapresiasi langkah Danny Pomanto yang membentuk tim transisi. “Bagus-bagus aja ya, karena yang namanya proses pergantian memang alangkah bagusnya kalau ada proses, istilahnya transisi,” ujar Rudy, Senin (25/1).
Dia berharap proses pergantian kepemimpinan di Pemkot Makassar bisa berjalan lancar, dibarengi landasan berpikir ingin melakukan yang lebih baik. Dan di sisa masa jabatannya yang kurang sebulan ini, Rudy berkomitmen tetap berbuat yang terbaik untuk kota Makassar. Dia mengaku tak pernah ambil pusing mau berakhir besok, bulan depan, dua bulan depan, atau saat ini sekalipun.
“Kalau saya prinsip kerja, saya tidak melihat kapan saya berakhir. Tetapi yang saya lihat adalah apa yang saya harus kerjakan. Saya tidak pernah pusing, mau berakhir besok, bulan depan, dua bulan depan. Saya selalu berpikir apa yang bisa saya perbuat yang terbaik untuk kota Makassar,” tandasnya.
Tim transisi yang disiapkan Danny Pomanto diharapkan dapat segera bersinergi dengan pemkot. Terutama dalam melihat potensi-potensi yang strategis dalam membangun Kota Makassar. (ita-rhm-jun)