MAKASSAR, BKM– Hingga saat ini, Pemerintah Kota Makassar belum melakukan persiapan apapun untuk rencana pelantikan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi yang rencananya dilaksanakan 17 Februari mendatang.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Umum Setda Kota Makassar, Suwiknyo. Menurutnya, sejauh ini belum ada informasi dari pihak provinsi jadwal pasti pelantikan.
Secara umum, kata Suwiknyo, urusan pelantikan ditangani Pemprov Sulsel. Sehingga format dan teknisnya di atur pemprov.
Kalaupun nantinya ada yang harus dipersiapkan Pemkot Makassar, hanya seputaran logistik ataupun menyiapkan tenda. Itupun jika pelantikan tidak dilakukan serentak dengan kepala daerah terpilih lainnya.
Selain itu, kata dia, belum ada instruksi khusus atau semacamnya untuk mempersiapkan penyambutan, termasuk penataan rumah jabatan.
Namun, kata dia, pihaknya akan langsung melaksanakan instruksi yang diminta jika memang ada yang perlu dibenahi atau dilengkapi.
Dia bilang tak ada anggaran khusus yang disiapkan untuk pelantikan. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini. Tentu pelantikan akan dilakukan dengan sangat ketat dan mengacu pada protokol kesehatan.
“Jadi kami masih menunggu instruksi dari provinsi seperti apa nantinya format pelantikan. Setelah itu, kami akan melaksanakan tugas sesuai kewenangan kami,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Pemkot Makassar, Aidil Adha menambahkan, pihaknya sudah mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk baju seragam yang akan digunakan pada proses pelantikan dan selama menjabat. Sebanyak Rp50 juta sudah dialokasikan pada APBD 2021, untuk pembelian PDH, PSL, Baju Batik, dan PDU.
“Jadi anggarannya gelondongan satu set. Termasuk kelengkapan yang melekat di pakaiannya. Jadwal ukur bajunya nanti akan dikomunikasikan dengan protokol. Yang jelas gelondongan Rp50 juta,” tambahnya.
Sebelum Pemkot Makassar sudah mempersiapkan mobil dinas baru untuk keduanya.Anggaran pun sudah disiapkan pada APBD 2021 dan mendapat persetujuan dari DPRD Makassar.
Menurut Aidil Adha, Pemkot Makassar menyiapkan anggaransekitar Rp2,4 miliar untuk pembelian kendaraan dinas wali kota dan wakil wali kota.
Dia merinci, untuk Wali Kota Makassar, anggaran yang dialokasikan untuk pembelian randis sebesar Rp1,6 miliar. Sementara untuk wakil wali kota disiapkan sebesar Rp600 juta.
“Jadi kami siapkan anggaran masing-masing Rp1,6 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas wali kota dan Rp600 juta untuk wakil wali kota,” ungkap Aidil.
Dia melanjutkan, untuk anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut, bisa untuk pengadaan Toyota Alphard keluaran terbaru. Sementara untuk anggaran sebesar Rp600 juta, bisa untuk pengadaan satu unit Toyota Voxy.
“Tapi kita kembalikan lagi ke wali kota dan wakil wali kota terpilih, jenis kendaraan apa yang ingin digunakan,” ungkapnya.
Menurutnya sudah saatnya penggantian kendaraan dinas dilakukan. Pasalnya kendaraan dinas keduanya sudah berumur 7 tahun lebih.
Misalnya saja Alphard putih yang dipakai sejak 2014 lalu. Kini hanya terparkir di rujab saja dan tak terpakai. Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin lebih banyak menggunakan kendaraan operasional Toyota Kijang Innova.
“Sedangkan mobil dinas Wawali saat masa Deng Ical Toyota NAV1 terparkir di rujab Jalan Hertasning. Memang sudah saatnya diganti. Karena kondisinya sudah lama, harus ada pembelian baru,” bebernya.(rhm)