MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe meminta agar Pemerintah Provinsi segera melunasi semua hutang proyek yang masih belum dilunasi kepada para kontraktor.
Peringatan atau warning yang dilontarkan Ni’matullah Erbe dalam kapasitasnya selaku koordinator badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel usai rapat bersama Pemprov yang dipimpin oleh Sekprov Abdul Hayat Gani di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (2/2).
Menurut Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe, hutang proyek terhitung sebanyak Rp 306 Miliar ini, belum dilunasi dengan alasan persoalan administrasi yang belum tuntas, sehingga pembayaran proyek harus ditunda.
Ulla mengungkapkan salah satu kendala pembayaran ini karena lambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari OPD untuk diajukan ke BPKD.
“Belum ada pengajuan Surat Permintaan Membayar dari OPD yang melakukan lelang proyek. Telat mengajukan SPM sehingga mereka nggak bisa proses,”ujarnya.
Untuk itu, Ulla yang juga Wakil ketua DPRD Sulsel ini meminta pemprov Sulsel untuk segera merampungkan administrasi dan membayar semua hutang proyek tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan para kontraktor yang melakukan tender.
“Kita sudah usulkan kepala BPKD dan Bappeda untuk coffe morning dengan para kontraktor guna menjelaskan ke mereka biar ada kepastian ke mereka bahwa mereka akan dibayar,”pintanya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyebutkan pembayaran hutang kontraktor tidak mengganggu post anggaran APBD 2021 sebab anggaran itu telah disediakan sebelumnya.
“Kita sudah tanya Bappeda dan BPKD tetang hutang bengkalai di 2020 total Rp 306 Miliar ternyata saya malah bicara teknis ada duitnya. Katanya ada duitnya, siap kau bayar katanya siap. Ternyata kendalanya di administrasi. Jadi permintaan pembayaran kalau ada permintaan pembayaran dari OPD,”harapnya.
Rapat juga dihadiri wakil ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, ketua Banggar Rudi Pieter Goni dan wakil ketua Fachruddin Rangga. (rif)