MAKASSAR, BKM — Pembebasan lahan untuk proyek rel kereta api di Sulawesi Selatan masih terus menuai masalah hingga saat ini. Persoalan tersebut menjadi kisruh yang tak juga bisa diselesaikan secara tuntas. Padahal pembangunannya telah dimulai pada 2015 lalu.
Pemerintah daerah dianggap tidak mampu menyelesaikan. Upaya yang dilakukan untuk membujuk masyarakat agar bekerja sama dalam pelaksanaan proyek ini sangat payah. Khususnya yang ada di Kabupaten Pangkep dan Maros.
Di Pangkep misalnya, dari 1970 bidang tanah yang dibutuhkan, sudah terbayar 1.817 bidang, 982 bidang di antaranya telah diterima masyarakat. Sementara 627 lainnya menolak nilai ganti rugi.
Hal ini membuat Deputi I Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta geram. Ia bahkan tak bisa menyembunyikan kemarahannya ketika menghadiri rapat di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/2). Saat itu Febry mendengar kinerja pemda yang kurang baik.
Deputi I yang membidangi Infrastruktur, Energi dan Investasi ini bahkan sempat menggebrak meja saat berbicara.
Dalam pertemuan itu berbagai alasan telah disampaikan pihak BPN Pangkep. Mulai dari keterlambatan kasasi di MA, keterlambatan relokasi fasilitas umum (fasum), relokasi utilitas/PLN, hingga keterlambatan perizinan dari Balai Besar Pompengan. Namun hal itu tak mampu membendung Febry. Dia tetap meluapkan amarahnya di depan peserta rapat.
“Terlalu lama berkutat di masalah ini. Soal lahan ini masalah gampang. Kacau semuanya. Harusnya Pangkep sudah bisa kalau begini,” cetus Ferdy.
Ferdy menilai kerja-kerja di Pangkep tidak benar. Perlu ada percepatan dan eksekusi yang cepat agar lahan bisa selesai.
“Harus jadi. Gak bisa kayak gini. Harus kerja yang baik. Jangan berharap sama Polda, kalau kalian hanya duduk diam,” tegasnya.
Kata Ferdy, penting mendorong percepatan pembangunan KA ini. Apalagi Sulsel punya potensi besar, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun jasa. Dengan begitu kerja sama daerah bisa dibangun dengan serius.
“Kami sudah putuskan tadi 22 Februari kita akan melakukan ceklis detail untuk memperjelas apa progres yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Ia menegaskan, masalah lahan harus selesai bulan Maret sesuai perencanaan Dirjen Perkeretaapian, dengan harapan tahun 2023 KA Makassar-Parepare sepanjang 147 km bisa beroperasi.
“Prinsipnya bahwa semua program ketika masuk PSN diharap selesai sebelum Jokowi turun (masa jabatan habis) sebelum tahun 2024,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi mengatakan, permasalahan di lapangan sangat detail. Ia mengakui peran pemda memang sangat kurang dalam mengedukasi masyarakat untuk membebaskan lahannya.
Walau begitu, pihaknya juga tidak mau mengambil langkah yang bisa merugikan masyarakat melalui pemaksaan. Apalagi 90 persen lebih uang masyarakat dititip ke pengadilan. Jika tidak diambil masyarkat akan rugi.
“Padahal itu kan rugi sendiri sebetulnya kalau dia tidak ambil. Kalau mau melakukan upaya paksa, cuma selama ini kan kita tidak mau. Karena kita masih beranggapan masyarakat kita bisa diajak diskusi. Saipa yang mau ajak diskusi? Yah, tentu harus orang yang mengetahui karakternya (pemda),” ulasnya.
Untuk pengerjaan tahun ini, sambung Jumardi, hanya melanjutkan dari tahun sebelumnya, yakni Maros-Pangkep memiliki panjang 60 kilometer dengan anggaran Rp2,94 triliun.
“Anggaran Rp2,94 triliun ini sudah lelang. Lelangnya sebesar Rp1,9 triliun. Jadi sisa anggaran Rp1 triliun. Sisanya bisa direalisasikan kembali ketika pengerjaannya dipercepat,” ungkapnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani dalam pertemuan itu, mengatakan meskipun pada tahun 2021 masih suasana pandemi covid-19, tapi pengerjaan tetap berlanjut.
“Tahun kemarin ada beberapa hambatan karena pandemi. Meski begitu, 2021 ini kita tetap jalan. Kita sudah satu komitmen untuk mempercepat akselerasi pembangunan kereta di Sulsel,” tandas Abd Hayat.
Ia mengatakan, tahun 2021 sudah ada jalur yang akan beroperasi, yakni Palanro-Tanete Riaja. Sementara untuk ke Makassar masuk ke tahap berikutnya.
Sikap reaktif dan kemarahan yang dipertontonkan Deputi I Staf Kepresidenan, dinilai wajar oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif. Ia tak memungkiri mangkraknya proyek nasional perkeretaapian.
”Adami uangnya tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi wajar kalau Deputi Kepresidenan marah-marah,” ujar Syaharuddin Alrif, kemarin.
Menurut Syahar –panggilan akrab Syaharuddin Alrif–, mestinya setiap daerah mengidentifkasi masalah yang ada lalu dicarikan solusinya. “Susah memang kalau biaya ganti rugi pembebasan lahan mau dicari untung. Pastilah tidak akan mau masyarakat membebaskan tanahnya,” kata sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel ini. (nug)