Pendaftar Lelang Jabatan Hanya 17 Orang

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar telah menutup pendaftaran lelang jabatan. Hingga batas akhir penyetoran berkas pada Kamis (11/2), tercatat hanya 17 pendaftaran untuk pengisian delapan formasi yang lowong.
Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Basri Rakhman, menjelaskan selain dari internal Pemkot Makassar, pendaftar juga ada dari Pemprov Sulsel serta Badan Narkotika.
Untuk internal Pemkot Makassar, kata lelaki yang pernah menjabat Plt Kepala BKPSDM Makassar itu, berasal dari latar belakang yang bervariasi. “Ada dari unsur camat, lurah, dan kepala bidang eselon III ikut mendaftar, ” ungkap Basri.
Namun dia enggan menyebutkan nama-nama yang mengikuti proses lelang jabatab tersebut dengan alasan privasi. “Yang bersangkutan meminta agar tidak diekspose namanya. Jadi saya harus penuhi itu,” kata Basri.
Sementara itu, untuk pejabat eselon III lingkup Pemprov Sulsel yang ikut mengincar jabatan kepala OPD di Pemkot Makassar, Basri mengatakan ada beberapa nama. “Saya tidak ingat detailnya siapa-siapa saja yang daftar. Yang jelas ada beberapa,” tambahnya.
Basri mengungkapkan, proses lelang terbuka memang membuka keran ASN non Pemkot Makassar bisa turut serta. “Intinya mereka memenuhi syarat silakan mendaftar,” katanya.
Sejauh ini berkas pelamar masih di sekretariat Pemkot Makassar. Belum sampai di meja tim panitia sSeleksi (Pansel). Basri menjelaskan, berkas mereka baru akan diserahkan ke pansel hari ini, Senin, (14/2).
Sementara itu, anggota Tim Pansel Asri Sahrun Said mengungkapkan, pihaknya sengaja belum mengutak atik berkas. Menunggu hingga proses pendaftara usai. “Setelah itu baru diperiksa,” terang dia.
Kepala BKD Sulsel Imran Jausi baru mengetahui adanya pegawai pemprov yang ikut dalam lelang JPT Pratama di Pemkot Makassar. Meski begitu, keikutsertaan pegawai ini dinilai tak melanggar aturan.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Bosowa Arief Wicaksono, menilai kurangnya pendaftar lelang jabatan di Pemkot Makassar bukan sebagai persoalan. Menurutnya, banyak atau sedikit pendaftar, itu sangat relatif dengan dua kondisi. Yakni kondisi internal Pemkot Makassar dan kondisi terkait pendaftarnya.
Secara psikologis, kata dia, para ASN yang mengikuti pendaftaran lelang pasti tidak merasa terganggu dengan situasi internal pemkot jelang pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, sehingga mereka cukup merasa percaya diri. Namun sebaliknya, pasti mereka juga tidak akan merasa nyaman untuk mendaftar.
“Pada dasarnya ASN itu pelayan masyarakat yang tunduk kepada atasan, jadi pengabdiannya hanya kepada masyarakat, melalui pelaksanaan visi misi atasannya,” tandas Arief. (rhm)