Dana Penyintas Gempa Disoal, Dandim Sebut Ada Telaah BPKP

MAMUJU, BKM — Dana bantuan bagi penyintas gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang awalnya akan dialokasikan sebesar Rp10 ribu per jiwa, kini menjadi polemik. Karena masyarakat justru menerima bantuan dalam bentuk sembako.
Hal ini pun jadi perbincangan di media sosial.Penerima bantuan mempertanyakan alasan dana Rp10 ribu per jiwa itu tiba-tiba diubah dalam bentuk paket sembako. Kodim 1418/Mamuju sebagai pihak penyalur lantas menjadi bulan-bulanan sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf Tri Aji Sartono menjelaskan, dana bantuan penyintas gempa sebelumnya memang diwacanakan sebesar Rp10 ribu per jiwa dan dialokasikan selama tujuh hari. Namun setelah dana itu cair, data jumlah warga terdampak gempa di Mamuju berubah signifikan.
“Satu minggu setelah gempa, Kepala BNPB Doni Monardo memerintahkan Kodim agar membagikan sumbangan dana buat pengungsi sebanyak Rp10 ribu per orang, selama tujuh hari. Dananya dari BNPB. Saya laporkan waktu itu data pengungsi 57.134 orang. Dengan indeks Rp70 ribu, karena tujuh hari. Maka dikirimlah Rp4 miliar ke rekening Kodim,” jelas Tri Aji Sartono kepada wartawan di posko induk transisi bencana gempa Sulbar, Rabu (17/2).
Setelah dana BNPB itu masuk ke rekening Kodim Mamuju, Tri Aji Sartono melakukan pendataan ulang terhadap pengungsi dengan melibatkan lurah dan kepala desa. Hasilnya, angka pengungsi di lima kecamatan mengalami peningkatan hingga mencapai total 97 ribu jiwa.
Pihak Kodim pun melaporkan peningkatan jumlah pengungsi itu kepada BNPB. Merespons kondisi tersebut, Tri Aji melanjutkan, BNPB memerintahkan agar berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami bersurat ke BPKP provinsi soal penggunaan dana tersebut. Setelah ditelaah, ditemukan kesimpulan bahwa dana siap pakai (DSP) dari BNPB tidak diperkenankan untuk diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat,” terang Dandim.
Atas dasar tersebut, pihaknya mengambil kebijakan, bantuan yang diserahkan kepada masyarakat harus dalam bentuk sembako. Sembako yang dibagi itu terdiri dari beras 2 kg, minyak goreng, gula pasir, teh celup dan abon. Jumlah akumulasi harga dari lima item tersebut yakni Rp70 ribu.
“Kita belinya di Makassar, karena waktu itu barangnya tidak ada di sini (Mamuju). Karena volume harinya sudah ditetapkan tujuh hari, maka harga sembakonya harus Rp70 ribu,” imbuh Tri Aji.
Dandim pun berkoordinasi kepada lurah dan kepala desa untuk membagikan sembako tersebut secara merata kepada seluruh masyarakat terdampak bencana. Realisasi program sejak perencanaan, pembelanjaan barang hingga distribusi, mendapat pendampingan dari BPKP.
“Ada tiga orang BPKP provinsi yang melekat di kami. Ternyata BNPB juga sudah berkonsultasi ke BPKP pusat,” tambahnya.
Sekadar diketahui, dana siap pakai dari BNPB sebesar Rp4 miliar tersebut dialokasikan untuk masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju dan Kalukku. (*/rus)