Demokrat Sulsel tak Tolerir Pembelot

MAKASSAR, BKM–Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel kembali membuat keputusan bersama terkait isu kudeta yang pernah digagas sekelompok kader yang menginginkan menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres.
Isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) Partai Demokrat atau kudeta di partai berlambang bintang mercy ini akhirnya berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap tujuh orang kader partai.
Keputusan ini pun mendapat dukungan dari Partai Demokrat di tingkat daerah. Terlebih kader utama yang tergabung dalam Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulsel.
Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Haidar Madjid menyatakan langkah pemecatan tersebut dipandang sebagai upaya menyelamatkan partai. “Pada prinsipnya kami di fraksi menyatakan mendukung keputusan DPP untuk melakukan pemberhentian atau pemecatan kepada kader yang mendukung GPK Partai Demokrat,”ujar Haidar Madjid di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulsel di Jalan Mirah Seruni, Selasa (2/3) kemarin.
Menurut Haidar, Fraksi Demokrat mendukung seluruh keputusan atau langkah yang telah diambil oleh DPP untuk terus bekerja dengan baik dalam menjaga marwah partai. “Itu sikap kami. Semakin cepat langkah ini diambil, tentu semakin baik,” katanya.
Menurutnya, Partai Demokrat sedang melakukan banyak hal. Seluruh level atau tingkatan di partai turun membantu masyarakat dalam persoalan pandemi dan bencana. Jadi tidak boleh ada yang melakukan gangguan-gangguan yang sangat kontraproduktif.
Anggota Fraksi Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis menambahkan bila saat ini pihaknya sangat fokus menjalankan agenda partai melalui fraksi. “Tentu kami membutuhkan keadaan yang fokus dan tenang dalam menjalankan otoritas DPP melalui fraksi. Kami tidak ingin ada penggiringan opini perpecahan. Masyarakat Sulsel memberikan banyak harapan kepada kami melalui Fraksi Demokrat,” terangnya.
Meski begitu, Andi Januar juga merasakan jika sejauh ini Demokrat Sulsel baik-baik saja dan tidak ada kemunduran.”Makanya, kalau ada yang berusaha membuat perpecahan, kami mendukung sikap DPP yang memberikan sanksi yakni pemberhentian tetap,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota fraksi lainnya yakni Selle KS Dalle. Selle melihat persoalan ini dari sisi lain. Dia menegaskan, semakin cepat DPP mengambil tindakan, maka perputaran roda partai bisa lebih kondusif.
“Saya melihat dari sisi lain. Semakin cepat diberikan sanksi tegas kader yang membelot, tentu semakin cepat. Karena mereka yang membelot telah memperlihatkan sikap politik serampangan di tengah kondisi masyarakat yang berhadapan dengan pandemi dan bencana,”jelas Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulsel ini .
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe menegaskan bahwa sikap DPP tentunya sangat penting agar kader-kader utamanya anggota fraksi tidak mengambil risiko. “Kita di internal partai fokus bekerja memenuhi instruksi DPP terkait masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Sesungguhnya Partai Demokrat ikut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini pun berharap aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap para kader yang dianggap membelot. “Aparat penegak hukum harus melihat persoalan ini. Ini sudah masuk kategori melawan hukum. Karena kepengurusan sekarang sudah ada persetujuan dari Kemenkum HAM,” ujarnya.
Ulla-panggilan akrabnya mengingatkan kepada seluruh kader, anggota DPRD, pengurus DPC agar lebih berhati-hati. Apalagi sudah ada instruksi DPP agar melakukan inventarisasi terhadap kader.
“Saya haqqul yaqin, tidak ada pembelot di Sulsel. Tapi saya ingatkan, membelot sama halnya bunuh diri politik. Karena bukan saja dipecat sebagai kader, tapi akan di-PAW. Belum lagi mereka akan dilabeli pengkhianat,”pungkasnya. (rif)