BANTAENG, BKM — Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Ketenagakerjaan Bantaeng mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (1/3). Mereka meminta anggota dewan serius menyikapi tuntutan karyawan PT Huadi Nickel Alloy (HNA) yang di-PHK.
Para pengunjuk rasa geram karena sudah lebih sebulan rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi di DPRD, tepatnya, Rabu (20/1), namun hingga kini belum ada realisasi.
Agenda yang dibahas dalam RDP saat itu adalah soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT HNA terhadap delapan karyawannya dinilai dilakukan secara sepihak.
Selain itu, demonstran juga meminta dewan agar turun tangan dalam soal karantina kesehatan yang diberlakukan PT HNA dengan sangat ketat.
Sumber BKM, salah seorang karyawan PT HNA, melalui ponsel, mengaku sangat tersiksa atas peraturan karantina kesehatan tersebut. Kata dia, karyawan seperti hidup di dalam penjara.
Dikemukakannya, kalau ada karyawan yang izin keluar melewati pintu gerbang, mereka tidak bisa segera masuk kembali ke dalam area. “Kalau ada karyawan yang izin keluar, harus menjalani SWAB dan dikarantina sebelum kembali masuk area perusahaan”, keluhnya.
Sekadar diketahui, soal tuntutan mengenai hak karyawan tersebut, sudah berulangkali dibahas untuk difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Bantaeng bersama Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Provinsi Sulsel Wilayah IV (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar).
Terkini, Senin (22/2), sejumlah perwakilan karyawan PT HNA, baik yang di-PHK maupun yang dimutasi, kembali mendatangi Kantor Disnaker dan Perindustrian Bantaeng. Saat itu, Wasnaker, Andi Sukri, berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan. (wam/C)
Demonstran Minta Dewan Serius
