MAROS, BKM — Sebanyak 54 tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ikut dalam rapat koordinasi Kabupaten Maros, Rabu (17/3), di ruang pola kantor bupati Maros.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari ikhtiar dalam memaksimalkan aktualisasi data terpadu penanganan kemiskinan lintas sektoral di Kabupaten Maros menuju Maros lebih sejahtera.
”Penanganan ini harus kita lakukan bersama untuk mendapatkan formulasi yang tepat dan cepat. Karena itulah kita duduk bersama seluruh SDM PKH se Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari upaya aktualisasi data terpadu dengan harapan dapat menggugah kesadaran masyarakat agar tidak lagi ditemukan masyarakat yang tidak tertangani,” jelasnya.
Menurutnya antara pemerintah baik dinas sosial, pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan harus bekerja bersama-sama dengan tim pendamping PKH agar data yang ada di kabupaten bisa menjadi satu kesatuan.
”Supaya data itu bisa disampaikan ke kecamatan agar tidak ada data tumpang tindih,” sebutnya.
Dia juga mengatakan, kalau nantinya setiap bulan akan ada evaluasi kinerja. ”Jadi pemikiran warga harus diubah. Karena selama ini, kalau ada bantuan turun tiba-tiba menjadi miskin. Bahkan, seharusnya mereka yang sudah bisa mandiri bisa melaporkan ke dinas terkait agar namanya dikeluarkan dan bisa diberikan kepada yang membutuhkan,” harapnya.
Dia juga mengimbau agar SDM PKH harus objektif dalam mendata dengan betul-betul melihat warga yang membutuhkan. Dia juga mengurai jika saat ini jumlah penerima PKH sebanyak 14.009 keluarga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 23.309 keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 11.172 keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Maros, Prayitno, mengatakan, PKH merupakan salah satu program untuk membantu masyarakat miskin. Dimana di dalamnya terdapat beberapa komponen.
”Ada sekitar 14.000 yang masuk dalam program PKH. Dimana yang masuk itu memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas dan anak sekolah,” jelasnya.
Sedangkan warga miskin yang tidak memiliki komponen itu secara tidak langsung tidak bisa menjadi penerima PKH. Tapi bantuan sosial lainnya seperti BPNT. Dikatakan, dalam PKH ini ada 54 orang tenaga pendamping di Kabupaten Maros.
”Tiap tahun ada warga yang tergraduasi ketika komponen dipersyaratkan tak ada lagi atau bisa jadi sudah mandiri,” pungkasnya. (ari/c)
Wabup Kumpulkan Tenaga Pendamping PKH Maros
