Job Fit Dulu, Baru Lelang Jabatan

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mulai mempersiapkan prosedur untuk menentukan komposisi kabinet definitifnya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna perombakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Andi Siswanta Attas, menjelaskan bahwa pihaknya sudah bersurat untuk bermohon agar Pemkot Makassar bisa melaksanakan job fit dan lelang jabatan kembali. Bersamaan dengan surat tersebut, pemkot juga mengajukan pembatalan lelang yang dilakukan pada era Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Alasannya karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
“Kami sudah bawa surat pembatalan lelang, sekaligus kita bermohon untuk melaksanakan lelang kembali dan job fit. Tapi yang diutamakan dulu pembatalan lelang, baru job fit,” jelas Siswanta.
Dia melanjutkan, setelah ada pembatalan lelang, yang akan dilakukan adalah job fit. Seluruh pejabat eselon di lingkup Pemkot Makassar, khususnya kepala OPD harus mengikuti job fit ini untuk mengetahui kapasitas dan potensi masing-masing.
Hasil dari job fit itu selanjutnya menjadi acuan guna menempatkan seseorang pejabat pada posisi yang dianggap pas dengan keahliannya. Artinya, Pemkot Makassar akan melakukan mutasi dan rotasi pejabat besar-besaran. Setelah melakukan mutasi, dan masih ada jabatan yang lowong, barulah akan dibuka seleksi terbuka atau lelang jabatan.
“Setelah job fit, baru kita usulkan untuk melakukan lelang. Job fit, kita putar-putar dulu. Setelah job fit, jika masih ada beberapa OPD yang kosong, barulah akan dilelang,” ungkap Siswanta.
Job fit berbeda dengan lelang jabatan. Proses ini merupakan seleksi yang dilakukan khusus untuk internal pejabat Pemkot Makassar. Sementara lelang jabatan, terbuka untuk umum. Siapapun bisa ikut, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan akan melakukan revitalisasi struktur di OPD untuk membenahi pemerintahan. Kepada wartawan, Danny berjanji akan memakai pejabat yang bisa mengaplikasikan visi misi yang telah disusunnya. Dia juga akan memilih pejabat yang bisa kerja sama dalam melaksanakan program-program yang sudah ada.
Pengamat pemerintahan Bastian Lubis mengatakan, pergantian dan mutasi di lingkup pemerintahan adalah hal biasa saja, tapi bisa menjadi hal yang tidak biasa. Rektor Universitas Patria Artha ini mengemukakan, struktur dan tupoksi para pejabat sudah jelas dan tegas, sehingga semua perencanaan penggunaan alokasi anggaran di APBD berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja. ”Jadi semua kegiatan yang biayai oleh APBD harus dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya ketika dihubungi, kemarin.
Bastian menilai, penggantian sebagian bahkan seluruh pejabat di Pemerintah Kota Makassar oleh wali kota terpilih adalah sah-sah saja selama mempunyai alasan yang kuat seperti, kepangkatan dan masa kerja/rekam jejak kerja yang baik. Selain itu, merujuk pada kompetensi di bidangnya, dan tentunya ada sedikit unsur subyektifitas dari wali kota karena alasan kenyaman kerja sama. (rhm)