MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp189 miliar. Refocusing yang dilakukan dengan rerata rata 8 persen tiap OPD itu difokuskan pada penanganan covid-19, sementara pemulihan ekonomi tidak ada.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbanda Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang, mengatakan refocusing yang dilakukan berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan. Karena instruksi telah selesai dilakukan, Andi Darmawan Bintang menegaskan dirinya akan segera melaporkan ke Kemenkeu.
“Delapan persen dari APBD berdasarkan ketentuan surat Kementerian Keuangan bahwa APBD harus direfocusing untuk mengantisipasi dampak dovid-19,” ungkap Andi Darmawan, Senin (22/3).
“Terkait peruntukannya fokus pada penanganan covid-19 sesuai yang diminta Kementerian Keuangan, seperti penanganan operasional pelaksanaan vaksin, pendistribusian vaksin, dan tenaga kesehatan. Sementara pemulihan ekonomi tidak diarahkan ke sana,” ujarnya.
Meski demikian, sambung Andi Darmawan menyebutkan, Pemprov Sulsel tetap memprioritaskan penanganan pemulihan ekonomi. Hanya saja ia tidak menyebutkan secara rinci langkah apa yang dilakukan untuk menangani pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat dari pandemi covid-19.
“Realisasinya, yang diminta di sini adalah untuk penanganan covid-19 apakah terkait dengan operasional vaksin, kemudian pendistribusian vaksin, dan tenaga kesehatan. Sementara untuk penanganan pemulihan ekonomi tidak. Sekarang tinggal menunggu bagaimana disahkan untuk bagian dari APBD parsial,” terangnya.
Sementara Kepala BPKAD Muhammad Rasyid, menyebutkan realisasi anggaran penanganan covid-19 pada tahun 2021 hanya mencapai Rp227 miliar dari Rp500 miliar yang telah refocusing oleh Pemprov Sulsel berdasarkan persetujuan DPRD. “Sisa anggaran refocusing kurang lebih Rp273 miliar ini masuk ke anggaran penyesuaian pada perubahan kemarin. Dan itu alihkan ke SKPD yang memiliki kegiatan atau program yang strategis,” ujar Rasyid.
Rp550 Miliar ke Kabupaten/Kota
Meski dianggap rawan terjadi tindak penyimpangan, Pemerintah Provinsi Sulsel tetap akan melanjutkan memberikan bantuan keuangan daerah ke 24 kabupaten/kota. Sekretaris Provinsi Abd Hayat Gani menyebutkan, pada tahun anggaran 2020 yang lalu pemprov telah mengalokasikan Rp500 miliar.
Olehnya itu, kata Hayat, tahun 2021 ini pemprov tetap akan melanjutkan bantuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, dengan harapan cita-cita untuk mewujudkan Sulsel Jaya dapat terwujud, melalui sinergi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota.
Senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Ia tetap akan melanjutkan pemberian bantuan keuangan daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Bahkan tahun ini telah menganggarkan sebesar Rp500 miliar. “Insyaallah dilanjut. Bantuan keuangan daerah tahun ini kita anggarkan Rp500 miliar,” ucapnya.
Olehnya itu, Andi Sudirman meminta kepada pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menyukseskan program-program yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, kata dia, program yang disusun bersama Nurdin Abdullah pada 2018 lalu tetap akan dijalankan. Bantuan keuangan sendiri diberikan untuk membantu program prioritas daerah.
Diketahui, Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah tersandung dugaan kasus gratifikasi infrastruktur beberapa waktu lalu. Dugaan yang disangkakan Nurdin tersebut dengan berbagai perkara.
Termasuk bantuan keuangan daerah, yakni pembangunan jalan, pendestrian dan penerangan jalan Kawasan Wisata Bira yang merupakan bantuan keuangan Provinsi Sulsel ke Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2020 dengan nilai proyek Rp20,8 miliar. Termasuk rehabilitasi lalan parkiran satu dan pembangunan jalan parkiran dua kawasan wisata Bira (bantuan keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba TA 2020) dengan nilai proyek Rp7,1 miliar. (nug)