MAKASSAR, BKM–Jumlah penerima manfaat dan bantuan dari kementerian sosial (Kemensos) di Makassar tahun ini turun drastis. Bukan karena persoalan angka kemiskinan mengalami penurunan, namun karena data yang diajukan ke kemensos berkurang akibat input data yang lamban dari Dinas Sosial Makassar.
Akibatnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berang. “Tadi malam saya dapat laporan dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sulsel tentang jumlah penerima manfaat bantuan langsung tunai atau BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya, di Makassar itu berkurang, ” ungkap Danny di balai kota Makassar, Rabu (24/3).
Dia mengatakan, tahun lalu, jumlah penerima manfaat tahun lalu sebanyak 45 ribu. Namun tahun ini menurun drastis sisa 11 ribu.
“Apa yang terjadi dengan itu. Setelah saya lihat, ternyata input data dari Dinas Sosial ke server Kemensos itu yang bermasalah,” kata Danny.
Bagaimana tidak lambat, bandwith server Dinsos tidak kuat, bahkan tidak dibayar sehingga tidak maksimal sehingga data yang bisa masuk ke Kemensos cuma 11 ribu.
“Jadi karena persoalan ini, perlu saya sampaikan sama teman-teman, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat penerima manfaat yang tadinya 45 ribu orang itu, berkurang sampai 35 ribu orang,” tambahnya.
Dia mengatakan, penginputan data dilakukan oleh dinsos di era dirinya belum menjabat. Namun, tetap akan menjadi persoalan yang harus dipecahkannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.
“Karena walaupun kami belum bertugas waktu itu, saya dan Bu Fatma mohon maaf kepada masyarakat atas persoalan ini. Karena bisa dibayangkan di era pandemi ini, yang kemiskinan bertambah. Makassar itu kalau dilihat dari data sepertinya berkurang 35 ribu. Padahal kesalahan menginput data dan ketidakpedulian terhadap persoalan ini. Jadi ini cukup mengerikan,” kata Danny.
Dia berjanji akan berusaha mengoreksi data yang ada sekarang. Pihaknya pun berusaha untuk berkoordinasi dengan pusat semoga data yang masuk masih bisa diubah.
Dia mengaku tidak bisa juga menggunakan APBD Makassar membuat program bantuan untuk mengcover masyarakat yang tidak terdata di Kemensos karena APBD 2021 ini sudah terkunci. “Jadi yah, kami akan menghadap ke pusat,” tuturnya.
Diapun secara terang-terangan menyoroti kerja-kerja Kepala Dinas Sosial Makassar selama ini yang dianggap tidak becus.
“Kadisnya sudah dievaluasi. Jadi artinya permanen ini barang-barang (kadisnya dinonaktifkan permanen). Kepala OPD-nya selesai, ” tuturnya.
Diapun dalam waktu dekat akan memanggil seluruh kepala bidang di Dinas Sosial Makassar untuk dimintai penjelasan kenapa persoalan ini bisa terjadi. (rhm)