MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta Wali Kota makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk mengevaluasi atas kinerja beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait banyaknya aset milik pemerintah kota yang lepas dan hilang. Bahkan dewan meminta wali kota membuat skala prioritas dalam penyelamatan aset daerah.
Menurut Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Nunung Dasniar, saat ini sejumlah aset yang diambil alih dan dikuasi oleh pihak ketiga seperti blok B Pasar Sentral, GMTD, Panampu dan Tello serta sejumlah aset lainnya sudah beralih tangan. Peralihan tersebut diakibatkan kelengahan pemkot Makassar dalam mengelola aset dan tidak tegas dalam menindaki.
“Kita mau pemerintah untuk segera membuatkan sertifikat dan atau alas hak terkait aset yang masih dikuasai. Seharusnya sudah ada sertifkta yang dibuat badan pertanahan, karena soal aset daerah itu sebenarnya bisa dikuasai dan dikelola sepenuhnya sama Pemkot,” ungkapnya, Rabu (24/3).
Lanjut legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyayangkan adanya sejumlah aset yang harus hilang dan dikuasai pihak ketiga.”Indikasinya, jelas ada campur tangan orang dalam. Tidak mungkin irang luar bisa berbuat leluasa kalau tidak ada dukungan dari orang dalam. Harus sejumlah SKPD ini dievaluasi kinerjanya apalagi tidak beres pekerjaannya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid juga mengaku untuk mengembalikan aset pemkot Makassar dengan pemkot butuh anggaran untuk pembuatan sertifikat, maka pihak DPRD kota Makassar siap menggelontorkan anggaran tersebut. Walaupun anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
“Pemkot membuat skala prioritas saja dulu, memang anggarannya besar. Makanya kita tidak bisa sekaligus buatkan semua sertifikatnya, karena kan asetnya masih banyak ini. Nah itulah kita minta Pemkot untuk buat skala prioritas,” ujarnya. (ita-arf)
Dewan Minta Evaluasi Kerja SKPD
