Bupati-Inspektorat Hadiri Rakor PIKP

SOPPENG, BKM — Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng Andi Mahmud menghadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (PIKP) serta gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4).
Narasumber Irjen Kemendagri, pimpinan KPK serta Kepala Perwakilan BPK Sulsel.
Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal agar bekerja secara optimal.
“Peran APIP dibutuhkan kepala daerah. Keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah,” sebutnya.
Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.
“Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan banyak di wilayah pedesaan karena adanya aktivitas dan pergerakan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas melanjutkan pembangunan di daerah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi,” paparnya.
Pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.
“Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel,” lanjutnya.
Ia juga menilai anggaran desa dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Jika sektor padat karya disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Disinilah peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program pembangunan dapat berjalan dan dipertahankan.
“Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Bagi OPD bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” harapnya. (ono/C)