Tak Mungkin Dipilih yang Robek 2x+ Baik

MAKASSAR, BKM — Tidak hanya di lingkup pejabat, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga akan melakukan resetting di tubuh perusahaan daerah (perusda), camat, lurah, LPM, pegawai kontrak, hingga ke tingkat RT/RW. Bagi yang terendus bermain politik pada saat pemilihan wali kota lalu dan sampai saat ini belum bisa move on, bakal diganti.
Danny menegaskan, setting ulang harus dilakukan di tubuh RT/RW karena kenyataannya sekarang banyak yang tidak mau menyukseskan Makassar Recover. Bukti dari hal itu, salah satunya adalah refocusing anggaran yang tidak diurus dengan baik oleh camat. Bahkan, lurah ada yang menghasut RT/RW untuk menggagalkan program andalan Danny-Fatma itu.
“Artinya begini, suasana di bawah ini mestinya politik sudah berakhir. Satu setengah bulan sudah cukup saya mengimbau mari kita sukseskan Makassar Recover. Tidak ada lagi nomor 1, 2, 3, dan 4. Semua kita sama-sama,” ungkap Danny.
Dia mengemukakan, mulai pekan depan, seluruh RT/RW di Makassar akan dinonaktifkan. Selanjutnya, dia akan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang akan bertugas hingga 2022 mendatang hingga dilakukan pemilihan RT/RW definitif secara langsung oleh warga.
“Kita reset. Semua RT RW mulai minggu depan, saya kasih ‘hold’ lagi semua. Mulai dari nol. Baru kita mulai bikin pelaksana tugas sampai 2022 pemilihan RT RW,” jelas Danny.
Orang nomor satu Makassar itu melanjutkan, bagi pelaksana tugas yang ditunjuk nantinya, diharapkan untuk bersabar karena tidak ada kejelasan untuk membayar honor mereka sebagai perangkat RT/RW. Alasannya, karena pj wali kota sebelum dirinya tidak menganggarkan honor atau insentif untuk RT/RW. Namun, Danny berjanji akan memperjuangkannya pada APBD Perubahan nantinya.
“Kebetulan tidak dianggarkan sama pj kemarin. Jadi sabar-sabar maki. Tidak bisa dituntut saya karena penganggaran dari awal. Tidak ada sama sekali diperhatikan ini barang-barang,” tambah Danny.
Untuk menentukan pelaksana tugas RT/RW, menurut Danny, pihaknya sementara menyusun kriteria seperti apa. “Saya konsultasi dulu. Ini makanya lagi disusun. Kriterianya lagi disusun. Masak kita mau pilih yang robek-robek itu 2x+ baik. Tidak mungkinlah,” tandasnya.
Berbeda dengan pelaksana tugas, RT/RW definitif nantinya akan diberi gaji sesuai kinerjanya. Semakin baik performa seorang RT/RW, maka gaji atau insentif yang bisa diperoleh semakin tinggi.
Salah satu indikator yang akan menentukan penggajian RT/RW adalah kemampuan mereka dalam menyokong program pemerintah. Temasuk dalam perpajakan (pendapatan daerah).
“Jadi saya akan bikin model perpajakan yang beda. Nanti per wilayah. Kalau per wilayah berarti RT/RW harus terlibat secara maksimal. Itu nanti jadi salah satu indikator kinerja mereka, ” tambah Danny. Pengangkatan plt ketua RT/RW nantinya akan menggunakan SK wali kota.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerdayaan Masyarakat (BPM), Muh Yarman mengakui sudah ada instruksi untuk segera melakukan evaluasi. “Kita sementara susun sesuai dan rencana memang dilakukan pada pekan depan,” katanya.
Yarman menjelaskan, peran RT/RW akan lebih dimaksimalkan. Apalagi dalam mengawal program Makassar Recover. Yarman menjelaskan, insentif RT/RW rencana akan dinaikkan hingga Rp2 juta tiap bulan.
“Dan itu ada indikatornya penilaiannya. Yang mampu bekerja dengan baik dan terukur berpeluang dapat hingga Rp2 juta. Semua akan diukur dan insentif diberikan dari PAD,” terang dia. (rhm)