Dewan Tolak Kebijakan Wali Kota

SEJUMLAH perwakilan RT/RW mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto soal pemberhentian seluruh RT/RW.
Berdasarkan hasil pertemuan rapat dengar pendapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kota Makassar secara tegas menolak pemberhentian RT/RW tersebut.
Ketujuh Fraksi tersebut ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB). Sementara, NasDem dan Gerindra belum menentukan sikap.
“Tadi kami sudah sepakat, tujuh fraksi sudah sepakat menolak penonaktifan RT/RW se-kota Makassar. Pak Wali harus bersyukur tidak boleh marah tidak boleh tersinggung,” ujar Wakil Ketua DPRD kota Makassar, Adi Rasyid Ali, kemarin.
ARA sapaannya menyebut penonaktifan RT/RW tersebut tidak sesuai regulasi. Ia mengklaim wacana tersebut hanya akan membuat kegaduhan saja di masyarakat.
“Itu bertentangan dengan perda dan perwali yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu kami meminta kepada pak wali yang Arif dan bijaksana untuk tidak melaksanakan dan tidak merencanakan itu,” ujarnya.
Ia pun setelah ini bakal menyurati Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto resmi terkait hasil RDP kali ini.
“Kami akan merekomendasikan ini kepada Wali kota untuk tidak melaksanakan penonaktifan karena ini bertentangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan pihaknya bakal mengevaluasi seluruh RT/RW. Semuanya bakal di-Plt-kan.
“Saya kasi kosong semua, mulai dari nol, baru kita tunjuk Plt,” kata Danny.
Menurut Danny, sebagian besar RT-RW berusaha menggagalkan program Makassar Recover.
“Bahkan lurah ini menghasut RT-RW untuk menggagalkan ini (Makassar Recover). Jadi saya tidak bakal tinggal diam,” jelasnya.(nug)