MAKALE, BKM — Ketua Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2020 Yusuf Palebangan Pillo dari Fraksi Demokrat, Rabu (21/4) melanjutkan pembahasan di ruang komisi dua DPRD Tana Toraja. Hanya saja Pansus dibuat kecewa dengan mangkirnya Satgas Covid-19 Kabupaten Tator.
Tiga OPD yang diundang hadir membahas realisasi anggaran program 2020 lalu, RS Lakipadada, Camat Sangalla, dan Satgas Covid-19.
Hanya saja hingga pembahasan LKPJ berakhir, Satgas Covid-19 mangkir padahal banyak persoalan belanja anggaran Covid-19 yang perlu didalami.
Anggota Pansus Randan Sampetoding kepada BKM mengaku kecewa dengan sikap Satgas yang tidak menghargai undangan Pansus.
”Ini pelecehan kepada lembaga dewan sebab Pansus LKPJ terbentuk sesuai aturan karena hasil pembahasan nantinya diparipurnakan dan menetapkan LKPJ 2020 menjadi Perda,” sebut Randan.
Ketua Pansus LKPJ Yusuf P Pillo, sebelum pembahasan melalui Bupati meminta agar semua pimpinan OPD wajib menghadiri pembahasan LKPJ tanpa diwakili dan tetap mentaaati Prokes.
Pengelolaan anggaran 2020 lalu, termasuk Satgas Covid-19 patut dicermati dan diteliti secara mendalam agar realisasi anggaran dapat diketahui sambil menunggu hasil pemeriksaan LHP BPK sebentar lagi turun.
”Pansus tidak main-main selama pembahasan. Begitu banyak utang ditinggalkan bupati sebelumnya, utamanya kepada rekanan. Mereka sudah menyelesaikan proyek tapi tak kunjung dibayar, termasuk anggaran Covid-19 Rp 74 milyar terbesar dari 24 kabupaten-kota di Sulsel kecuali Makassar, ”terang Yusuf.
Sejumlah anggota Pansus LKPJ DPRD Tana Toraja turut melakukan pembahasan. Selain Paris Allorerung, juga Kendek Rante, Randan Sapetoding, Litha, Stepanus Maluangan, Martinus Paonganan, Andareas Tadan, dan Semuel Pali Tandirerung. (gus/C)
Satgas Covid-19 Mangkir Pansus Kecewa
