MAKASSAR, BKM– Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara Pemkot Makassar khusus di bulan April terancam dipangkas.
Penyebabnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar belum memadai. Realisasinya baru Rp196 miliar di triwulan pertama, sedangkan kebutuhan anggaran mencapai Rp250 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengaku, pembayaran TPP ASN masih menunggu regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembayaran gaji ke-13 atau THR.
Kata dia, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran THR disertai tunjangan maka sudah menjadi kewajiban Pemkot Makassar untuk membayar TPP ASN. Hanya saja, besaran TPP yang harus dibayarkan mengikut pada kemampuan PAD Makassar.
“Kalau aturannya harus dibayarkan bersamaan, maka kita lakukan simulasi kita bayar 5 persen, 10 persen atau 15 persen. Bergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi, tidak ada TPP yang kita tidak bayar tapi kita kurangi porsinya,” jelas Helmy.
Berdasarkan informasi dia terima, kata Hemly, pembayarab gaji ke-13 diperkirakan awal Mei. Dia berharap perusda bisa menyertor deviden 2020, paling lambat Mei untuk menambah PAD Makassar.
“Semoga awal Mei, ada peningkatan PAD melalui setoran perusda,” harap dia.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo beranggapan penurunan PAD Makassar di triwulan pertama tahun ini disebabkan banyak hal. Selain kebijakan pembatasan aktivitas objek pajak, juga belum maksimalnya kinerja OPD yang mengelola PAD.
“Jadi kalau kurang maksimal realisasinya, wajar kalau tidak ada TPP. Karena sumber pembayaran TPP itu dari PAD,” kata Hasanuddin.
Persoalan lain, kata Leo, minimnya setoran perusda membuat PAD Makassar ikut merosot. Keberadaannya tidak mampu menopang PAD. Dari enam perusda milik pemerintah kota, hanya PDAM yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Itu pun menurut dia, jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada.
“Cuma PDAM yang memberikan kontribusi signifikan, namun tetap dituntut untuk lebih maksimal lagi. Perusda lain masih jauh dari harapan,” tutur dia.
Menurut dia, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi terhadap operasional cost. Sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.
“Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil,” ucap dia. (rhm)