TAKALAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar kembali menggelar rapat paripurna pandangan umum terhadap dua buah Ranperda dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Takalar.
Rapat paripurna ini yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya dan dihadiri Bupati Takalar, Syamsari Kitta bertempat di gedung paripurna DPRD Takalar, Senin (26/4).
Rapat paripurna ditempuh setelah sebelumnya, Pemkab Takalar menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab), H Arsyad Taba.
Dimana dalam pandangan umum Fraksi PKS sebagai partai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Takalar yang lalu, menilai, secara umum kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 masih kurang memuaskan. Sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Melinda yang tampil menjadi juru bicara Fraksi PKS juga kembali mengingatkan dan mendesak pemerintah daerah untuk disiplin dalam pengajuan anggaran ke DPRD, baik RAPBD Induk, RAPBD perubahan, maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban agar sungguh-sungguh menggunakan frase ‘paling lambat’ sebagaimana yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan.
”Kami mendesak Pemda Takalar untuk selalu disiplin dalam pengajuan anggaran ke DPRD. Sehingga bisa memperlihatkan kesungguhannya dalam membahas anggaran pendaptan belanja daerah,” ujar Melinda.
Sementara itu Fraksi Gerindra melalui ketuanya, Indar Jaya, mengatakan, sekaitan rencana Perda kawasan industri maka pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan revisi RTRW agar menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan peraturan daerah kawasan industri. (ira/c)