MAKASSAR, BKM– Sekretaris Kota Makassar, Muh Ansar melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset berupa kendaraan roda empat yang selama ini dikuasai pejabat, namun tidak sesuai peruntukannya.
Menurut Ansar, sejauh ini, Pemerintah kota Makassar telah melakukan penarikan 70 kendaraan roda empat dari sejumlah orang yang selama ini menguasai aset tersebut. Ada pejabat, maupun mantan pejabat.
“Sebanyak 70 kendaraan roda empat telah ditarik dari OPD karena tidak memiliki hak untuk menggunakan. Kendaraan ini nantinya akan diatur dan diserahkan kepada yang berhak menggunakan,” kata Ansar saat mengikuti sosialisasi virtual terkait aplikasi MCP atau Monitoring Control For Prevention yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat virtual itu berlangsung di war room meeting room kantor balai kota, Rabu (28/4).
Pada kesempatan itu, Ansar juga menyampailan dan melaporkan kendala yang dihadapi di masing-masing daerah, khususnya dalam penanganan aset.
Sosialisasi MCP yang dilakukan secara virtual tersebut yang membahas tentang perizinan, optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah.
Dalam pemaparannya, Ketua Satgas Kopsurgah KPK RI, Niken Ariati, mengatakan bahwa sosialisasi MCP ini merupakan bentuk sinergitas program pemberantasan korupsi terintegrasi serta implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring pemerintah daerah.
“Setiap daerah harus mengetahui asetnya masing-masing, mengamankan, agar tidak terjadi sengketa,” ujarnya
Selain penyampaian program pencegahan korupsi oleh KPK, rakor yang berlangsung cukup intens tersebut juga membahas evaluasi dan rencana aksi pengamanan aset dan optimalisasi penerimaan daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat sosialisasi ini pun diikuti oleh Kadis PTSP, Andi Mukti, dan perwakilan dari Inspektorat, Dinas Tata Ruang, Bapenda, dan Infokom. (rhm)
Pemkot Tertibkan 70 Randis
