LUWU, BKM — Tim Penegasan BatasWilayah dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudi Dappi, Kepala Bappelitbangda, Ahmad Awwabin dan Kabid RR BPBD Kosmas Toding mengikuti rapat koordinasi Sinkronisasi dengan Kemendagri difasilitasi Pemprov Sulsel di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel Senin-Kamis (3-6/5).
Rakor Sinkronisasi dilaksanakan selama tiga hari secara maraton bagi kabupaten/kota yang terdapat masalah dalam segmen batas wilayahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka program peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kemudahan investasi, pemerintah telah menerbitkan PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas wilayah. Peraturan ini mengharuskan dilaksanakannya percepatan penyelesaian batas antar daerah yang selama ini belum dapat terselesaikan.
Di Provinsi Sulsel masih terdapat 43 segmen batas yang masih bermasalah yang mencakup 23 Kabupaten/Kota. Kabupaten Luwu sendiri menjadi daerah yang paling banyak berbatasan dengan Kabupaten lain (7 kab/kota).
“Saat ini, masih terdapat enam segmen batas yang belum terselesaikan, yakni batas dengan Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap”, jelas Rudi Dappi
Hari pertama, Kabupaten Luwu melakukan sinkronisasi batas wilayah dengan Kabupaten Sidrap dimana batas wilayah didasari dengan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 14 titik, Pembahasan sangat alot sampai harus ditengahi oleh Direktur Ketahanan Ekomoni Sosial dan Budaya Kemendagri, La Ode Ahmad. Masih terdapat beberapa PBU yang belum disepakati sehingga akan ditindaklanjuti dengan survey ke lapangan.
Hari kedua, giliran sinkronisasi dilakukan dengan Kota Palopo membahas 14 titik PBU, yang berhasil menyepakati sub segmen batas dan hanya meyisakan 3 sub segmen yang masih akan dilakukan verifikasi lapangan.
Tim Penegasan batas wilayah Kabupaten Luwu harus bekerja keras pada hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan rakor sinkronisasi karena harus berhadapan dengan 4 kabupaten, yakni Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang dan Luwu Utara. Sinkronisasi dengan Toraja Utara dipimpin oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong. Pada pertemuan ini disepekati beberapa sub segmen dan akan dilakukan verifikasi lapangan terhadap enam PBU yang belum disepakati dari 17 titik PBU. (*)