Serapan APBD Sulsel Masih 20 Persen

MAKASSAR, BKM– Serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulsel di triwulan I tahun 2021, masih di angka 20 persen dari total anggaran Rp12 triliun lebih.
Plt Bappelitbanda Sulsel, Andi Darmawan Bintang, mengatakan, rendahnya serapan anggaran Pemprov Sulsel triwulan I tahun 2021 dihadang adanya refocusing anggaran sehingga secara otomatis dilakukan perbaikan DPA.
“Kemarin kan kita dalam proses refocusing, otomatis dilakukan beberapa perbaikan dalam DPA, baik yg dikurangi sama sekali, sebab itu kegiatan-kegiatan yang melekat di OPD dipending dulu sampai selesai pelaksanaan refocusing,” ungkap Andi Darmawan Bintang, Senin (17/5).
Lebih jauh Andi Darmawan menyebutkan, kegiatan yang minim serapannya adalah kegiatan infrastruktur. Alasannya tahapan atau proses perencanaan harus melalui beberapa prosedur yang cukup panjang.
“Kegiatan infrastruktur ini cukup panjang mulai dari proses perencanaan, kemudian ada lelang, kan melalaui beberapa prosedur pemasukan dokumen penawaran, dll, tapi pada akhirnya dia akan naik pada triwulan III, pada saat semua proses tersebut selesai,” kata Wawan sapaan akrabnya.
Sementara kegiatan yang paling dominan serapannya, sambung Wawan adalah kegiatan rutin seperti biaya koordinasi.
“Dominan serapannya, pasti yang rutin-rutin, seperti biaya koordinasi rapat dan sebagainya tapi sudah ada juga yang dibayar uang mukanya selesai fisik, kalau misalnya proses penunjukan mereka sudah bisa bayar uang muka,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga sekarang belum ada kegiatan di Pemprov Sulsel realisasinya mencapai 30 persen, paling tertinggi 26 persen.
“Belum ada 30 persen, yang paling tinggi 26 persen, belum ada sampai 30 persen. Untuk meningkatkan serapan, tender awal, lelang sudah ada minta uang muka tapi tidak sebesar yang kita harapkan di triwulan III dan IV meerupakan angka yang paling besar akan terserap,” ucapnya.
Selain itu, Wawan sapaan akrabnya berharap, seluruh OPD mempercepat proses penyelesaian dokumen dengan asumsi bahwa belanja yang diberi kepada pihak ketiga sehingga meningkatkan serapan juga kegiatan tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian.
“Pak plt gubernur sudah minta bahwa diadakan perubahan-perubahan alokasi pembiayaan per triwulan, beliau mengharapkan agar bisa disegrakan di triwulan II, jadi proyek besar prioritas bisa segera. Dan itu tergantung dari bagaimana menyelesaikan dokumen tendernya,” tutupnya. (jun)