MAKASSAR, BKM–Sejumlah tokoh politik, pengusaha, akademisi, praktisi hingga birokrat telah melakukan diskusi terkait sejumlah hal yang berkaitan dengan masa depan Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Diskusi yang digagas dalam bentuk forum group diskusi ini membahas hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah sebagai eksekutif dengan anggota DPRD sebagai legislatif. Tak hanya itu, doskusi juga mengulas soal penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Buah penangkapan itu tak hanya menyeret sejumlah nama yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan membuat sejumlah proyek pembangunan di Sulsel terancam mandek.
Hal tersebutlah yang jadi kegelisahan sejumlah tokoh politik dan pegiat pemerintahan Sulsel. Melalui sebuah forum diskusi, sejumlah tokoh meminta Pemerintah untuk kembali menggiatkan pembangunan yang tertunda selepas adanya kasus hukum yang menjerat NA.
“Memang ada kegelisaha dari sejumlah penggiat. Hal inilah yang membuat saya menggagas kegiatan diskusi lantaran banyaknya agenda-agenda pembangunan yan mandek di Sulsel”ujar politisi Partai Golkar Nasran Mone, Selasa (18/5)
Menurut Nasran Mone, selain itu kebijaklan kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Makassar yang terkesan membuat gaduh menjadi topik hangat diskusi ini. “Pemerintah kota Makassar dianggap tidak jelas dalam mengarahkan program mereka. Olehnya itu, banyak yang menyebut muncul kegaduhan di Kota Makassar”ucapnya.
Cak Mon-panggilan akrab Nasran Mone menambahkan bilamana tidak ada sinergitas antara pemerintah yang menjadi eksekutif dengan dewan sebagai legislatif maka sangat dapat memperkeruh suasana. “Olehnya itu saya meminta adanya sinergitas antara pemerintah dan legislatif,”harap mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar ini. (rif)
Nasran Minta Pemkot dan DPRD Makassar Jalin Sinergitas
