MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Hamzah Hamid, meminta pemerintah kota untuk melibatkan tim dari badan pertimbangan dan jabatan (Baperjakat) dalam melakukan lelang kepala sekolah dan lurah se kota Makassar. Karena tim ini yang dianggapnya lebih mengerti soal kepala sekolah, maupun lurah.
Bahkan kata Hamzah, jika untuk Kepala Sekolah, mereka harus memiliki nomor urut kepala sekolah (NUKS).
Selain itu, celah-celah negatif dalam lelang juga harus dihindari. Itulah mengapa pelibatan tim baperjakat begitu penting.
Apalagi dikatakannya, sebuah sekolah tak akan bisa mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) jika kepala sekolahnya tidak memiliki NUKS.
“Lebih baik dilibatkan tim baperjakat, kembali ke undang-undang. Kalau kepsek itu kan syarat utama harus ada NUKS-nya. Karena sepengetahuan saya, kepsek tidak punya NUKS tidak bisa mencairkan dana BOS,” ungkapnya.
Hamzah juga menambahkan, di Makassar saat ini sumber daya kepala sekolah juga cukup kurang. Makanya, ia juga menyarankan kepada pemerintah kota untuk bisa sekiranya membuka pelatihan-pelatihan kepala sekolah.
“Di Makassar itu sudah kekurangan kepsek. Pemkot kedepannya harus membuka pelatihan kepala sekolah. Karena yang sekarang, biar diputar-putar bagaimana, kepsek ya itu-itu saja, tidak ada stok,” jelasnya.
Sementara untuk lelang lurah, diakui Hamzah Hamid sangat penting, untuk mendukung program pemerintah kedepan.
Ia mengatakan, jika wali kota perlu didukung lurah yang punya kapasitas yang tanggap dan bisa melihat situasi sekitar.”Jadi bisa dikatakan, lurah ini harus cepat belerja. Kalau wali kota bisa lari 10 dia harus bisa lari 20,” katanya.
Legislator Fraksi PAN ini juga memgingatkan pentingnya pelibatan tim baperjakat dalam lelang lurah. Berdasar pemgalamannya, acuan golongan orang yang menjadi lurah juga mesti diperhitungkan.
“Karena kadang begini, staf yang dikorbankan tidak bisa naik pangkat gara-gara lurahnya. Karena lurahnya misalnya golongan 3b, sementara staf ada golongan 3c atau 3d, itu kan tidak bisa naik pangkat, itu dikorbankan. Makanya harus hati-hati,” paparnya.
Lurah yang dipilih dikatakannya kembali, juga seharusnya berdomisili di wilayah atau di kelurahan tempatnya menjabat.
“Jangan sampai tim independennya itu orang luar. Karena ada pengalaman, kadang ada orang yang punya kapasitas, tapi tim yang dihubungi adalah orang yang tidak suka sama itu, ya sudah tidak jadi, padahal bagus,” timpalnya.
Hamzah-pun menyarankan jika nantinya lurah yang dipilih haruslah melalui seleksi yang benar-benar terbuka. Serta lurah yang benar-benar punya integritas tinggi.(nug)