BULUKUMBA, BKM — Pemkab Bulukumba berkomitmen permasalahan kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi di Kabupaten Bulukumba. Beragam faktor yang menjadi kendala pendistribusian pupuk bersubsidi.
Wakil Bupati A Edy Manaf bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mengundang para distributor pupuk di Bulukumba untuk membahas permasalahan yang selama ini dihadapi pada tingkat pengecer distributor, pengecer dan kelompok tani.
Wabup meminta para distributor menjaga mata rantai distribusi pupuk dan meminta melakukan pengawasan ditingkat pengecer sehingga tidak ada oknum yang menyalahgunakan wewenang seperti menjual pupuk bersubsidi di atas harga.
Edy mengaku heran, jika pada musim tanam di Gantarang, justru petani membeli pupuk di wilayah Bontotiro. Hal ini mengindikasikan ada mekanisme yang tidak beres yang harus dicarikan solusi bersama.
“Jika terjadi kelangkaan, maka berlaku hukum pasar, otomatis harga pasti naik,” beber Edy lagi.
Sementara itu Emil Yusri mengungkapkan tahun ini ada perubahan mekanisme proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran pupuk dicatat secara manual.
Namun tahun 2021 sudah menerapkan system online melalui aplikasi. Karena masih masa transisi perubahan aturan, sehingga menurutnya, system online ini menjadi salah satu kendala.
“Terbukti terdapat data penyaluran yang tidak berhasil diinput secara online, sehingga terdapat selisih kurang yang harus dibayarkan kepada distributor
Selain karena waktu penginputan yang kasip karena hanya 10, juga karena seluruh anggota kelompok tani harus berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika ada petani tidak terinput datanya dalam sistem, maka dia tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi. Inilah kemudian banyak petani yang belum paham, ia merasa berhak mendapat pupuk, tapi datanya tidak ada dalam aplikasi.
“Untuk data penerima pupuk bersubsidi diinput di ERDKK satu tahun sebelumnya dan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada awal Januari. Penginputan untuk tahun 2022 akan dibuka kembali sekitar bulan Juli sampai September,” ungkapnya.
Distributor pupuk Hj Hamrawati mengakui kendala tersebut. akibat sistem aplikasi penyaluran pupuk, banyak data penyalurannya yang belum sempat terinput dalam aplikasi, sehingga terjadi selisih kurang yang harus dibayarkan.
“Makanya data penyaluran yang menjadi selisih kurang itu kami serahkan kepada dinas,” ungkapnya. (min/C)