MAKASSAR, BKM — Pendataan Keluarga 2021 (PK21) telah berlangsung sejak 1 April hingga 31 Mei. Hasilnya, Sulawesi Selatan menempati peringkat ketiga secara nasional. Pencapaiannya sebesar 89,54 persen. Dari target yang ditetapkan 2.224.616 kepala keluarga (KK), yang berhasil didata sebanyak 1.992.000 (KK).
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel Hj Andi Ritamariani optimistis bisa mencapai angka 100 persen. Hal itu menyusul kebijakan yang diambil BKKBN pusat yang memperpanjang masa pendataan hingga 21 Juni mendatang. Langkah tersebut ditempuh karena banyaknya provinsi lain yang capaiannya masih di bawah 50 persen.
”Khusus untuk Sulsel, kabupaten yang paling rendah pencapaiannya berada di angka 71,99. Sementara ada tujuh kabupaten yang sudah merealisasikan hingga 100 persen,” terang Andi Rita yang ditemui di kantor BKKBN Sulsel usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (1/6).
Tujuh kabupaten yang mencatat angka tinggi tersebut, dua di antaranya melampaui target. Di posisi pertama Parepare dengan 101,62 persen. Target yang ditetapkan sebanyak 36.881 KK, sementara yang terealisasi 37.480 KK. Di urutan kedua Takalar dengan 100,18 persen. Targetnya sebanyak 89.345 KK, sementara yang dicapai berjumlah 89.504 KK.
Urutan ketiga hingga tujuh pencapaiannya 100 persen. Masing-masing Palopo 36.725 KK, Barru 52.466 KK, Bantaeng 59.960 KK, Pangkep 92.554 KK, serta Soppeng 63.679 KK.
Khusus untuk Kota Makassar, pencapaiannya 97,86 persen. Dari target yang ditetapkan sebanyak 278.388, capaiannya 272.421.
”Angka ini bisa kita capai berkat kepedulian dan komitmen semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyelesaikan target yang ditetapkan,” ujar Andi Rita yang didampingi
Walau pencapaian target PK21 cukup tinggi, tetap ada kendala yang dihadapi di lapangan. Mulai dari aplikasi yang digunakan agak bermasalah. Termasuk persoalan jaringan internet. Begitu pula dengan akses. Seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar.
”Kabupaten kepulauan seperti Selayar, nanti di bulan Mei baru dipacu setelah dilakukan monev (monitoring dan evaluasi). Hasilnya pun luar biasa setelah itu,” terang Andi Rita lagi. Hingga 31 Mei, Kabupaten Kepulauan Selayar mampu berada di angka 93,14 persen. Dari target 36.414, yang berhasil dicapai sebanyak 33.916.
Kendala lain yang dihadapi, lanjut Andi Rita, ada kabupaten daratan yang jarak wilayahnya jauh sekali dan tidak ada jaringan internet. Pada situasi ini, pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir. Proses ini agak lambat, karena butuh waktu untuk mengentri data dari formulir ke gawai.
Karena pendataan dilaksanakan ketika bulan puasa dan lebaran, banyak kader pendata yang kurang maksimal. Namun, setelah Idulfitri mereka kembali memacu pendataan dan mampu meningkatkan persentase angka pencapaiannya.
”Menyikapi kendala yang ada, tentu kami tidak tinggal diam. Kita terus melakukan pemantauan. Misalnya, di bulan pertama pendataan ada progress yang capat dan bagus, namun kemudian turun. Ada pula yang merangkak. Itu kita petakan. Ada sembilan kabupaten yang lamban sekali dan langsung diintervensi. Semua pembina wilayah yang jumlahnya enam langsung diturunkan untuk mencari tahu apa sebenanya yang terjadi. Hasilnya, dari sebelumnya pencapaiannya di angka 18-20 persen, langsung melonjak setelah dilakukan bimbingan. Strategi yang kita lakukan ternyata cukup jitu,” tandasnya.
Selain itu, ada pula surat dari BKKBN pusat yang kemudian diperkuat dengan surat pelaksana tugas (plt) gubernur. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota dan aparturnya untuk membantu percepatan proses pendataan. Hal ini, diakui pula Andi Rita mampu menggerakkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk memberikan dukungan.
Khusus di Makassar, kendala yang dihadapi saat pendataan di antaranya pada kawasan kompleks perumahan. Pagar rumah yang tingginya mencapai dua meter membuat kader pendata sulit berkomunikasi dengan orang yang ada di dalam. Selain itu, banyak yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Bahkan ada yang sama sekali tidak bersedia untuk didata. ”Untuk mengatasi masalah ini, kita menggandeng pemerintah setempat, seperti kelurahan, RT dan RW,” ujar Andi Rita.
Terkait proses mengentri data, Andi Rita mencontohkan langkah yang dilakukan di Kabupaten Barru. OPD KB di tempat ini menggandeng PIK Remaja dan Forum Genre. Upaya tersebut membuahkan hasil. ”Ada satu desa dengan jumlah KK 1.000. Dengan melibatkan kaum milenial, hanya lima hari proses entri data sudah selesai. Tentunya mereka tetap dalam pengawasan dan kontrol selama proses entri data,” jelasnya.
Terkait perpanjangan masa pendataan, Andi Rita berharap jajaran OPD KB di Sulsel tidak terpaku pada batas waktu hingga tiga minggu ke depan. Ia meminta agar seluruh kabupaten/kota yang belum mencapai target 100 persen, bisa merampungkannya dalam satu atau dua minggu ke depan.
”Di Sulsel kan sudah ada enam kabupaten yang realisasinya 100 persen. Sementara daerah yang belum, tidak terlalu untuk menyelesaikannya. Karena informasi yang diperoleh, data sudah di tangan. Tinggal dientri. Jadi jangan finalnya pada tanggal 21 (Juni). Minimal minggu pertama bulan ini sudah bisa rampung semua,” terangnya. (*/rus)