Site icon Berita Kota Makassar

Zona Hijau Covid, Tiga Kabupaten Gelar PTM

MAKASSAR, BKM — Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebut, ada tiga kabupaten yang telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) lebih awal. Sekolah tersebut berada di Kabupaten Toraja Utara, Soppeng, dan Wajo.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Hery Sumiharto mengatakan, beberapa sekolah di Kabupaten Toraja Utara, Soppeng dan Wajo memang sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka lebih awal dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang terdapat di kabupaten dan kota lain di Sulsel.

Hal ini karena kasus virus covid-19 di tiga daerah tersebut sudah teratasi dengan baik. Kabupaten Toraja Utara, Soppeng dan Wajo diklaim telah masuk zona hijau.
“Yang saya pastikan yang selama ini sudah sekolah tatap muka di Toraja Utara, Wajo, dan Soppeng. Itu kan mereka sudah masuk zona hijau kemarin. Dari dulu sudah membuka,” kata Hery, Rabu (2/6)
Hery mengaku belum mengetahui berapa banyak jumlah sekolah di Sulsel yang telah menggelar pembelajaran secara luring. Termasuk memastikan apakah sekolah di Kabupaten Maros juga sudah menggelar pembelajaran secara tatap muka berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

“Saya tidak tahu persis berapa. Ada di bidang-bidang itu datanya. Saya lupa berapa yang sudah sekolah tatap muka di Sulsel,” kata dia.
“Yang di Maros saya belum bisa pastikan, apakah mereka juga sudah mulai sekolah tatap muka. Jangan sampai mereka hanya uji coba,” tambah Hery.
Menurut Hery, teknis pembelajaran sekolah tatap muka di Sulsel dilaksanakan dengan menggabungkan pembelajaran secara daring dan luring. Seperti yang dilakukan saat melaksanakan uji coba sekolah tatap muka di Sekolah Menegah Atas (SMA) 21 Kota Makassar, Jalan Tamalanrea Raya, Kecamatan Tamalanrea.
Pembelajaran secara tatap muka di sekolah itu dilakukan hanya dua kali dalam seminggu dengan jangka waktu tiga jam saja. Selebihnya, pembelajaran digelar secara online.
“Pembelajarannya mix atau digabung antara pembelajaran tatap muka online dan offline. Sama dengan SMA 21 Makassar,” terang Hery.
Pembelajaran secara tatap muka, kata dia, juga tergantung dari situasi kasus covid-19 di daerah masing-masing dan kesiapan dari pihak sekolah sendiri. Selain itu, harus mendapatkan izin dari orang tua murid, gugus tugas dan pemerintah daerah setempat.
“Iya, harus melihat situasi covid-19 jika ingin sekolah tatap muka. Jangan sampai gugus tugas di daerah itu tidak memberikan izin dan sebagainya,” ujarnya.

Hibridisasi dan Outing Class

Dewan Pendidikan Kota Makassar bersama stakeholder yang sebelumnya menggelar rapat koordinasi belum lama ini, telah menghadirkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah hibridisasi pendidikan.
Anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar Aminuddin Tarawe, menjelaskan tentang bagaimana siswa dalam masa pandemi Covid-19 bisa tetap bersekolah, baik secara luring maupun daring. “Misal, bisa tiga hari belajar daring, tiga hari luring. Kemudian di Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan untuk pengembangan karakter siswa,” terangnya.

Berikutnya, Aminuddin juga menyebutkan, rekomendasi lain adalah sekolah berbasis outing class atau belajar di luar kelas menjadi alternatif. Para siswa akan belajar pada tempat selain ruang kelas, semisal destinasi wisata maupun lingkungan terbuka.
Outing class sendiri dianggap bagus untuk mengembangkan kemampuan para siswa dan meningkatkan kreativitas dalam proses belajar. “Misalnya belajar tumbuhan-tumbuhan atau lingkungan hidup, anak anak bisa lihat nanti mereka didampingi guru dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Tentu dimentori oleh gurunya,” paparnya.
Hanya saja, kata Aminuddin, rekomendasi perlu dimatangkan kembali dan akan dirumuskan secara mendalam. “Mematangkan skema pelaksanaan dan teknisnya, artinya dilaksanakan oleh sekolah. Waktunya ini 1-2 minggu kita sudah rumuskan,” tandasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Irwan Djafar, mengatakan masih mengkaji apakah outing class tepat dilakukan. Karena pihaknya juga masih belum tahu bagaimana efek dari metode ini. “Kan pembelajaran outdoor sudah kita lakukan sebelumnya, setelah dikaji mungkin kita bisa jelaskan dampaknya,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang dikatakannya akan dikaji terlebih dahulu oleh dewan. Terutama soal efektivitas penekanan penularan covid-19 dan juga soal tambahan biaya penerapan metode tersebut.
“Itu kan sangat luas. Ada beberapa variabel juga soal bagaimana dengan namanya outdoor. Ada kemungkinan tambahan biaya juga. Jadi kita masih kaji,” tambahnya.
Sementara soal hibridisasi, telah diwacanakan akan dilaksanakan pada Juli nanti. Irwan mengatakan, metode ini akan diujicoba di beberapa sekolah terlebih dahulu. Saat ujicoba nanti, metode ini akan diukur apakah tidak muncul klaster baru.
“Jadi penggabungan itu akan kita laksanakan di tahun ajaran baru. Tapi tidak akan dilakukan pada semua sekolah. Sebagian dulu. Karena hukum tertinggi itu keselamatan dan kesehatan. Dan jadi kita tetap selalu menjaga bagaimana masyarakat bisa sehat,” jelasnya. (juni-nug)

Exit mobile version