MALILI, BKM — Kabupaten Luwu Timur mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 secara virtual oleh Kementerian P3A RI melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, di Aula Rujab Bupati baru-baru ini.
Verifikasi lapangan hybrid adalah untuk melakukan penajaman hasil evaluasi KLA Tahun 2021 kepada Kabupaten Lutim dimana pada Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi ke titik lokasi indikator KLA untuk melihat kesesuaian antara dokumen yang diinput dengan kondisi di lapangan.
Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Drs. Hendra Jamal, M.Si Perwakilan Kementerian P3A RI mengapresiasi Pemkab Lutim dalam mengikuti kegiatan verifikasi lapangan hybrid. Jumlah penduduk usia anak dibawah 16 tahun ada sebanyak 84,4 juta jiwa atau sekitar 31,6% dari total Penduduk Indonesia.
“Mereka merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus yang harus kita penuhi hak-haknya serta kita lindungi. Karena melindungi anak-anak Indonesia ialah merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan,” kata Jamal.
Sementara Bupati Luwu Timur yang diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, H. April mengatakan sebagai komitmen daerah untuk Perlindungan Anak menuju Kabupaten Luwu Timur sebagai KLA telah diterbitkan beberapa kebijakan diantaranya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak, Perbup Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92/II/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta beberapa kebijakan lainnya.
“Keberhasilan suatu kabupaten dikatakan Layak Anak apabila didalamnya ada sinergitas antara semua pihak baik sektor Pemerintah dan Swasta. Salah satu indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak adalah keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak,” kata H. April dalam sambutan Bupati.
Bupati Luwu Timur, H.Budiman yang hadir secara virtual menyampaikan sejumlah informasi terkait kebijakan pemerintah daerah tentang hak-hak anak. (rls)