MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali menebar ancaman kepada kepala OPD di lingkup kerjanya. Khususnya bagi mereka yang tidak mendukung visi misinya yang terangkum dalam 24 program prioritas. Sanksi non job menanti di depan mata.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku sudah cukup bersabar mengamati kerja-kerja pimpinan OPD selama ini. Ada yang berusaha untuk bersinergi dan komitmen menyukseskan visi misinya. Namun ada juga yang dinilai tidak bisa move on dari pemerintahan sebelumnya.
Salah satu indikatornya, Danny-Fatma harus memasukkan visi misi yang telah disusunnya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, dia harus memastikan setiap OPD memasukkan program-programnya ke Bappeda yang akan menguatkan dan melaksanakan visi misinya.
Namun sayang, Danny menilai, ada sejumlah OPD yang tidak memberi dukungan dalam menyukseskan visi misi tersebut. Program atau kegiatan yang direncanakan dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing. Malah yang lebih parah, ada OPD yang menyusun program hanya dengan copy paste program sebelumnya.
Selain itu, ada juga yang tidak mau berkonsultasi dengan dirinya dalam penyusunan kegiatannya.
Sikap tersebut membuat Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi kesulitan dalam memasukkan program prioritas Danny-Fatma ke dalam RPJMD.
“Jadi memang kacau ini barang-barang. Malah ada mungkin yang tidak pernah baca visi misi Danny-Fatma. Apalagi menerjemahkan 24 program prioritas kami dalam kegiatannya,” ungkap Danny saat rapat kordinasi membahas RPJMD di Ruang Sipakatau, Kamis (10/6).
Danny mengatakan, RPJMD sangatlah penting karena merupakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi dasar visi misi Danny Fatma selama lima tahun.
“Visi misi kami berdua, saya beserta Ibu Fatma, diurai dalam bentuk program-program strategis dan inovasi. Lalu diuji di DPRD Kota Makassar. Utamanya update persoalan yang kita miliki sekarang ini, soal penanganan pandemi,” ucapnya.
Karenanya, Danny yang didampingi Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi menegaskan di hadapan semua OPD agar segera mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan setiap OPD ke Bappeda.
Jika ditemukan ada yang menolak, tidak mau kerja sama dan tidak serius dalam mengisi kebutuhan program RPJMD, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
“Saya ingin melihat keseriusannya. Dokumen yang dibutuhkan sudah harus masuk ke Bappeda paling lambat hari Minggu,” tegasnya.
Bagi OPD yang dinilai tidak bisa bekerja sama, maka akan ditindaklanjuti dengan menyerahkan persoalan tersebut ke Inspektorat. Selanjutnya, seluruh pejabat yang dinilai tidak kooperatif akan dinonjobkan.
“Saya harap semua tuntutan Bappeda, harus masuk. Tidak masuk sampai hari Minggu, hari Senin saya instruksikan Inspektorat tindaklanjuti. Selasa saya kasih berhenti (non job). Bagi yang tidak mau bekerja sama, saya anggap itu sabotase. Kalau ada yang harus masuk inkubator atau ICU, saya kasih masuk,” cetusnya.
Danny berharap selama proses RPJMD semua OPD bekerja sama dengan baik dan program bisa berjalan dengan lancar demi mewujudkan program-program yang bisa membawa Makassar dua kali tambah baik.
“Saya transparan dan tidak semena-mena asal semua mau kerja dan mendukung program yang bisa membawa Kota Makassar bangkit. Karena saya lihat dua tahun ini jauh kemundurannya,” pungkas Danny.
Prof Yusran Yusuf, salah satu tim ahli Danny-Fatma menekankan, secara teknis, seluruh OPD harus mengikuti penyusunan RPJMD dan Renstra. Namun dalam proses tersebut, dia mengakui memang ada beberapa OPD yang responsnya sangat lambat dalam memberi data ke Bappeda. Termasuk dalam penyusunan program prioritas.
“Malah ada yang belum paham mana program prioritas Pak Wali dan Bu Wawali. Ada beberapa program prioritas, di mana OPD harus konsultasi langsung ke beliau supaya bisa direpresentasikan dalam bentuk program. Termasuk alokasi biayanya, ” ungkap Prof Yusran.
Senada dengan Prof Yusran, Wawali Fatmawati Rusdi mengatakan, dari awal wali kota sudah menegaskan seluruh OPD bisa menerjemahkan visi misi yang telah disusun. “Namun sayang, masih banyak yang tidak mampu menerjemahkan visi misi tersebut. Malah ada yang membuat program copy paste, turunan program dahulu yang masih mau dijalankan. Padahal 2021-2026, harus mengacu pada visi misi wali kota dan wakil wali kota saat ini, ” tandasnya. (rhm)