MAKASSAR, BKM — Pemerintah kini tengah fokus pada upacaya penurunan stunting. Saat ini angkanya berada pada 27,67 persen, lebih tinggi dari standar WHO yaitu 20 persen. Ditargetkan, hingga 2024 mendatang stunting di Indonesia bisa berada di angka 14 persen. Sehingga prevalensi yang garus diturunkan setiap tahunnya 2,5 hingga 3 persen.
”Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target itu. Karena ada banyak faktor yang jadi penyebabnya. Sehingga dalam penanganannya harus melibatkan multisektor,” kata Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Pusat Prof Dr Muh Rizal Damanik dalam keterangan persnya pada rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 tahun 2021 di kantor BKKBN Sulsel, Selasa (29/6).
Oleh Presiden Joko Widodo, BKKBN telah ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Untuk itu telah disusun strategi perencanaan. Salah satunya pendekatan berbasis keluarga, karena keluarga menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa dan negara.
”Di Sulsel ini banyak usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan. Daerah ini kaya dengan tanaman bergizi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Bahkan ada program lorong oleh wali kota Makassar,” ungkap Prof Rizal Damanik.
Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21), menurut Rizal, nantinya dijadikan acuan untuk mengetahui keluarga yang menderita stunting. Selanjutnya, pada kelompok ini akan dilakukan pendampingan yang melibatkan tim penggerak PKK dan kader penyuluh. Termasuk intervensi pada masyarakat yang berpotensi stunting. Mereka dirawat dan diberi makanan tambahan, sementara kader PKK memberikan edukasi.
”Jadi nantinya akan dilakukan rembuk stunting di tingkat desa guna menggali potensi masyarakat. Juga pemberian makanan tambahan berbasis lokal. Apalagi 20 persen dana desa dialokasikan untuk kesehatan. Dari situ nantinya diprogramkan pemberitan makanan tambahan,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani yang mendampingi Prof Rizal Damanik, menjelaskan tentang stunting. Lokus yang sebelumnya berjumlah 11 kabupaten, tahun ini bertambah menjadi 17 kabupaten. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan intervensi pada lokus lain di luar 17 kabupaten.
”Untuk targetnya di Sulsel, kita masih menunggu perpres. Target ditetapkan berdasarkan hasil pendataan keluarga 2021. Di situ kan sudah bisa diketahui mereka yang berpotensi stunting dan butuh penanganan,” ujarnya.
Soal anggaran untuk penanganan stunting di Sulsel, Andi Rita menyebut, tahun ini besarannya Rp1,170 miliar. Sementara tahun lalu di angka Rp1,432 miliar.
Dalam kesempatan itu, Andi Rita juga menjelaskan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Harganas tahun ini. Seperti dialog dan silaturahmi dengan Paguyuban Juang Kencana (Purna BKKBN) dalam rangka percepatan pelaksanaan Bangga Kencana. Ada pula donor darah, serta pemeriksaan darah secara gratis.
Ada pula bakti sosial dengan berbagi paket untuk warga prasejahtera. Kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, serta anjangsana ke Lapas Anak di Kabupaten Maros.
Selain itu, dilaksanakan pula pelayanan KB serentak untuk sejuta akseptor. Hasilnya, Sulsel berhasil melampaui target, yakni 132,31 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 114 persen. Kota Palopo tetap menjadi yang tertinggi pencapaiannya. (*/rus)