SEJUMLAH Kepala daerah, baik itu dari kalangan politisi, birokrasi maupun pengusaha jika masih ingin ikut kontestasi pemilihan bupati (pilbup) atau pemilihan wali kota (pilwali) hingga pemilihan gubernur (pilgub), maka perlu membantu sejumlah partai yang punya kedekatan khusus dengan dirinya.
Apalagi, pemerintah dan DPR sudah sepakat terkait waktu penyelenggaranaan Pileg, Pilkada, dan Pilpres 2024.
Dalam keputusannya, penyelengaraan Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) disepakati digelar pada 28 Februari 2024, sedangkan untuk Pilkada digelar 27 November 2024.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil konsinyering antara Komisi II DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu.
Ada empat poin kesepakatan, yakni pemungutan suara pemilihan umum termasuk Pileg dan Pilpres diselenggarakan 28 Februari 2024, pemungutan suara Pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024, tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni sejak Maret 2022, dan dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Pemerhati politik dari Indeks Politica Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir mengemukakan bila jarak antar pileg dan pilkada cukup jauh yang membuat para eliet yang berpikir untuk bertarung pada pilbup mendatang harus ikut bekerja di pileg.
“Jadi kalau calon walikota, bupati dan gubernur yang tidak main di pileg dia bisa ketinggalan kereta karena orang yang mau maju pasti dominan bermain disitu, dia pasti sudah berkontribusi ke partai sehingga untuk meyakinkan partai agar mengusung dia tidak susah,” ucap Suwadi, Selasa (6/7).
Bahkan, para eliet non parpol yang juga berpikirin ikut bertarung pada pilkada juga harus ikut memberikan kontribusi pada pileg mendatang. “Jadi calon yang non parpol atau bukan kader parpol itu harus berkontribusi di pileg karena saya yakin sekali orang yang menatap pilkada akan sudah bermain di pileg 2024 karena hasil dari pemilu 2024 ini yang dijadikan penentu untuk maju di pilgub, pilbup maupun pilwali,” ujarnya.
Hal sama juga buat aprtai yang mulai mengatur kader-kadernya untuk dipersiapkan dipileg dan ada yang dipersiapkan menatap pilkada, “Artinya yang menatap pilkada tidak akan maju di pileg,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga mengatakan jika saat ini banyak eliet atau kader parpol yang kebingungan ingin maju di pileg atau maju di pilkada.
“Banyak memang saat ini kader partai itu kebingungan atau dilematis, misalnya beberapa bupati yang sudah berakhir masa jabatannya apakah dia maju di DPR RI atau misalnya menunggu berakhir masa jabatannya sampai desember dan dia maju di pilkada,” katanya.
“Kalau misalnya dia maju di pileg dan terpilih berarti masa jabatannya kan pendek berarti ada sekitar 10 bulan yang dia buang. Ini otomatis membuat mereka dilematis,” jelasnya. (rif)