MAKASSAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, H Sahruddin Said melakukan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020/2021 di Jalan Sabutung, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Selasa (13/7).
Pada reses ini, warga menyampaikan beragam masalah mulai dari pemeliharaan infrastruktur sampai ke masalah sosial selama pandemi Covid-19.
Secara santun dan jelas, warga tidak segan menyampaikan persoalan yang tengah dirasakan kepada legislator Fraksi PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Ujung Tanah, Tallo, Wajo, Bontoala dan Kepulauan Sangkarrang.
Seperti masalah pemeliharaan saluran drainase (kanal) di wilayah Tamalabba. Warga sangat mengharapkan adanya gerakan dari pemerintah melalui wakil rakyat dapil II untuk turun bersama-sama membenahi saluran air yang ada. Pasalnya, kata warga, saluran air itu sudah dua puluh tahun disuarakan agar dinormalisasi namun sampai kinj belum pernah dibersihkan. Baik pengerukan sedimentasi dan sampah plastik mengapung.
“Kami sudah bosan setiap musrembang atau rapat-rapat lain, aspirasi ini tidak direalisasikan. Sudah 20 tahun kami aktif suarakan dalam musrembang tapi tidak ada hasil. Ini kesempatan baik bisa bertatap muka dan menyampaikan masalah yang ada,” ungkap Alimuddin yang juga Ketua RT 002, RW 002 Kelurahan Tamalabba.
Selain Alimuddin, seorang warga lainnya yaitu Sifa turut menyumbangkan suara dan aspirasinya. Ia menyayangkan hingga saat ini anak-anak masih belum diizinkan sekolah tatap muka.
Menurut Alimuddin, selain kualitas pendidikan makin menurun, sekolah daring memakan banyak ongkos. Seperti beli kuota internet, beli smartphone dan lonjakan biaya pembayaran listrik.
Menanggapi semua itu, Sahruddin Said meminta kepada warga menahan diri di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Alasan pemerintah belum mengizinkan sekolah tatap muka tiada lain untuk menyelamatkan manusia.
Olehnya itu, kata dia, penting bagi seluruh pihak bersama-sama menyukseskan Makassar Recover sebagai langkah membebaskan Kota Makassar dari zona orange.
“Saya juga sedih karena jelas kualitas pendidikan menurun dengan sistem pembelajaran online. Karena lebih cenderung anak-anak memilih bermain gamr. Kuota dan listrik juga lebih banyak terpakai. Tapi sekolah online ini demi keselamatan anak-anak ta dari ancaman Covid-19. Sebab tanggung jawab tertinggi negara adalah menjaga keselamatan manusia dan menjamin kesehatannya,” tegasnya.
Sementara itu persoalan pemeliharaan drainase, dia pun berjanji akan membangun komunikasi dalam membantu warga khususnya hal infrastruktur. Jika prosedur sudah sesuai dan lengkap, maka akan langsung turun bersama warga.
“Soal kanal, saya sudah sering membahas bersama camat dan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU. Saya sangat ini bergerak, saya pun masih berusaha. Sembari membuka komunikasi saya sarankan warga juga untuk menyurat ke Lantamal. Dengan begitu kita berharap ada ruang untuk berbincang mencari solusi,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu juga dia menyerukan kepada warga untuk turut menyukseskan program Makassar Recover. Mulai dari menerapkan Prokes 5M dan mematuhi PPKM.
“Mari kita ikuti aturan pemerintah dengan mematuhi aturan yang ada. Jangan melanggar. Jaga diri ta dengan begitu ki bisa menjaga orang lain. Selalu menjaga hidup bersih dan aman menerapkan Prokes 5M. Dengan begitu kita semua bisa terhindar dari Covid-19,” tuturnya. (ita)