MAKASSAR, BKM–Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar tidak menerima anggaran dana alokasi khusus (DAK) khusus jalan. Padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, DAK merupakan sumber dana perimbangan yang berasal dari pendapatan APBN.
“Anggaran itu dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional,” kata Abdi.
Ia menambahkan, DAK merupakan usulan, dan pemerintah pusat pun melihatnya dari segi kinerja.
“Itukan berkelanjutan. Misalnya, di APBN dibahas untuk anggaran jalan. Itu jelas porsinya sudah dibagi. Jadi tidak semudah itu mendapatkan DAK,” ujarnya.
Abdi pun tak menampik disetopnya anggaran DAK khusus jalan selama dua tahun terakhir. Terlebih, kondisi ini bukan hanya terjadi di Makassar tapi hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Termasuk Pemprov Sulsel tak dapat DAK jalan. Jadi memang tidak ada uang. Bagaimana kita mau dapat kalau uang pemerintah yang tidak ada,” ungkapnya.
Sebagai mitra Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, kata Abdi, masih ada beberapa ruas jalan yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, infrastruktur jalan selalu menjadi keluhan saat dewan melakukan reses di lima dapil.
“Mereka (Dinas PU) yang mengajukan proposal, mereka yang menawarkan, misalkan kalau ada ruas jalan butuh dibetonisasi atau aspal dengan anggaran DAK maka mereka mengusulkan. Turun anggaran, baru kita kerja,” ungkapnya.
Namun, legislator Demokrat ini berharap anggaran tersebut bisa diperjuangkan agar kembali diterima di 2022.
“Makassar tidak dapat DAK khusus jalan itukan karena kondisi Covid-19. Anggaran direfokusing. Tapi kita harap di 2022 kita bisa dapat,” harapnya.
Terakhir pada 2019 lalu, Pemkot Makassar mendapat anggaran DAK khusus jalan sebesar Rp14,2 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk tiga ruas jalan. Diantaranya, Jalan Borong Raya, Jalan Singapore, dan Jalan Tupai.(nug)