MAKASSAR, BKM –Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2021 belum juga dibahas oleh para wakil rakyat di DPRD Sulsel. Hal ini lantaran bahan dari pemerintah provinsi (pemprov) belum masuk di meja anggota dewan. Selain itu, juga karena ada fraksi yang menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulsel tahun 2020.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengakui bila belum ada rencana pembahasan RAPBD Perubahan. “Belum dibahas,” ujar legislator Partai Golkar Sulsel ini singkat, Rabu (14/7).
Hal sama disampaikan Ketua Banggar DPRD Sulsel Rudi Pieter Goni (RPG). “Belum dibahaspi,” tulis politisi PDIP Sulsel ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawamgsyah Muin juga membenarkan belum adanya pembahasan untuk RAPBD Perubahan. “Belum masuk kebijakan umum anggarannya,” kata legislator Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Fraksi Nasdem menyatakan sikap menolak LKPj Gubenrur Sulsel untuk tahun 2020. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel Ady Ansar, kemarin.
Menurut Ady, Fraksi Nasdem dalam rapim kemarin menolak perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Yang menjadi penyebab penolakan lantaran tertundanya paripurna pengesahan perda pertanggungjawaban APBD 2020.
Ditanya apa yang menjadi dasar atau pertimbangan sehingga Fraksi Nasdem menolak LKPj Gubernur, Ady Ansar mengaku kalau Nasdem melakukan hal itu lantaran gubernur mengubah Perda APBD 2020 tanpa persetujuan dewan, yakni dengan mengalihkan belanja langsung Rp300 miliar menjadi belanja-belanja tidak langsung, yaitu kegiatan bantuan keuangan daerah.
“Inilah yang menjadi penyebab utama BPK memberikan opini WDP dan hampir disclaimer,” tegas Ady Ansar.
Ketua Fraksi PKB Azhar Arsyad juga mengemukakan bila fraksinya belum sepakat dengan LKPj. Hanya saja ia mengaku tidak menolak. “Bukan menolak, tapi menunda karena banyak masalah yang butuh penjelasan,” ujar Azhar.
Ketua DPW PKB Sulsel ini menjelaskan bahwa banyak soal yang perlu dijelaskan. Seperti rumah sakit di Bone dari tipe C menjadi tipe D, banyaknya utang hingga ratusan miliar yang ada di Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Fraksi Golkar tak ingin larut dalam gerakan menolak LKPj gubernur. Golkar kritis tapi memberi solusi. “Kami sangat keras mempertanyakan terkait pengalihan anggaran bantuan keuangan daerah yang tidak melibatkan DPRD. Begitu pun terkait adanya utang yang belum dibayarkan,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar Sulsel Rahman Pina.
Menurutnya, masalah itu harus tuntas sebelum paripurna penerimaan laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2020. “Kalau ini sudah bisa diclearkan, tidak ada alasan untuk menolak,” jelas Rahman Pina yang juga ketua Komisi D DPRD Sulsel.
Adapun Fraksi PKS juga senada dengan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Sri Rahmi mengemukakan bila tidak ada istilah ditolak kalau LPj. Namun yang ada rekomemdasi.
“Tapi kemarin di rapim semua fraksi sepakat menunda paripurna LPj karena masih banyak yang belum clear dalam pembahasannya,” ucap Sri Rahmi.
Fraksi PAN DPRD Sulsel juga tidak sependapat jika menggunakan kata menolak. “Saya kira belum waktunya kita bersikap menolak dan menerima. Tentu soal menolak dan tidak menolak itu menjadi keputusan fraksi. Oleh karena itu tidak elok saya menyatakan secara pribadi. Yang pasti LKPj tetang pelaksanaan APBD tahun 2020 telah melalui pembahasan di semua komisi-komisi. Memang ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki pada pemerintahan selanjutnya,” ujar legislator PAN Sulsel Andi Irwandi Natsir.
Oleh karena itu, kemungkinan besar Fraksi PAN hanya memberikan rekomendasi. Kemudian pihaknya berharap bisa mensupport secara maksimal agar ke depan plt gubernur bisa menjalankan apa yang diamanahkan DPRD tentang pelaksanaan APBD 2020.
“Pertanggungjawaban APBD 2020 biar menjadi pelajaran, kemudian evaluasi pemerintahan ke depannya. Karena kita sadar bahwa APBD ini juga telah dievaluasi, telah diperiksa BPK. Sehingga dari hasil itu harapan kita apa yang menjadi rekomendasi badan keuangan itu tindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Dan ketika itu ditindaklanjuti dengan baik, menjadi kebijakan PAN untuk mensupportnya,” ucapnya. (rif)