MALILI, BKM — Guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah yang secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPPKPD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2021 di Ballroom Jasmine, Hotel Claro Makassar, Senin (12/7).
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dibuka Bupati Luwu Timur, H. Budiman, didampingi Sekkab H Bahri Suli.
Kepala BPPKPD, Pahami Parenrengi mengatakan, tujuan Bimtek untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan dan pemahaman mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Untuk itulah, Bimtek ini dilakukan agar dapat kesamaan persepsi baik antara para Pimpinan OPD, DPRD dan UPT Kabupaten Luwu Timur sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih baik, terukur dan terhindar dari kesalahan pemahaman terkait regulasi tersebut.
“Bimtek dari 12 s/d 15 Juli 2021 diikuti unsur pemerintah daerah, OPD dan UPT Kabupaten Luwu Timur berjumlah 63 orang dan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sulsel,” ujar Pahmi
Bupati Luwu Timur, H Budiman mengatakan, pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis.
Untuk mencapai tujuan itu Bimtek ini diperlukan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pengelola aset sehingga memenuhi harapan sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset Daerah sesuai dengan peraturan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju Good Government atau Pemerintahan yang baik. (rls)
