MAMUJU, BKM — Tenaga kesehatan (Nakes) non ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, mulai Senin (1/7) melakukan aksi mogok kerja sampai waktu yang tidak ditentukan.
Salah satu Nakes RSUD Mamuju Andi Tenri Puji kepada BKM Selasa (13/7) via telepon mengatakan, seluruh Nakes RSUD Mamuju mulai senin melakukan mogok kerja sampai ada solusi dari managemen RSUD.
“Kami perawat bersama bidan dan seluruh Nakes dalam lingkup RSUD Mamuju yang melakukan pelayanan di RS menuntut tiga poin yang diajukan ke Direktur RS tapi pada saat dilakukan pertemuan tidak menemukan solusi,” ujar Andi Tenri.
Pihaknya merasa selama ini pihak RS hanya menggunakan tenaga para Nakes tanpa memikirkan nasib yang bersangkutan yang saat ini status mereka termasuk sukarela.
“Mereka tidak memikirkan bagaimana kebutuhan kami, jaminan kesehatan. Malah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan direktur RSUD tapi hasilnya kami diarahkan bertemu langsung dengan bupati,” tambahnya. Sementara Direktur RSUD Mamuju, dr Titin Hayati saat dikonfirmasi mengaku tak dapat berbuat banyak sebab hingga kini belum diterbitkan SK kontrak baru bagi seluruh Nakes RSUD Mamuju.
“Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena SK belum ada sampai sekarang,”kata dr. Titin
Meski diakui RSUD Mamuju tak memiliki Nakes yang cukup untuk tetap memaksimalkan pelayanan. Tapi akan memaksimalkan Nakes ASN yang ada.
“Kita optimalkan PNS meskipun kita kekurangan Nakes. Jadi tetap ada sedikit ada ketidaknyamaman begitu toh, karena keterbatasan PNS, tapi kita tetap maksimalkan,” tandas dr Titin
Terkait RSUD Mamuju yang menerapkan sistem BLUD secara penuh tapi belum mampu melakukan pembayaran gaji secara mandiri bagi Nakes non PNS menurutnya saat ini belum bisa dimasukkan. Karena ada prosedur yang rumit yang harus dilalui karena sistem pengajuanya hampir sama dengan PPPK dan PNS.
“Apalagi kondisi kita saat ini pascabencana, kalau dipaksakan melakukan seperti itu kami tidak mampu. Hal itu berdampak ke Pemkab karena bisa saja RSUD gulung tikar kalau dipaksakan,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Masram Jaya mengatakan hal ini merupakan persoalan serius. Karena ini menyangkut kemanusiaan apa lagi masih pandemi, jangan sampai ada pasien yang tidak terlayani akibat dari aksi mogok tersebut.
“Saya sudah bahas dengan teman-teman di komisi dan kalau perlu secepatnya dilakukan RDP dengan manajemen RSUD dan perwakilan nakes untuk mengetahui titik persoalanya dimana,”
tukasnya. (zul/C)
