MAMUJU, BKM — Jaminan kebutuhan dasar pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah sejak pemberlakukan PPKM Mikro sejak 3 Juli lalu tidak jelas.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan tim Satgas Bidang Penanganan Covid-19 dr Muhammad Ichwan saat dikonfirmasi, Rabu (21/7) mengatakan bahwa penerapan PPKM di daerah belum total.
“Belum ada kordinasi yang betul-betul antara Pemda dengan TNI-Polri,” ujar dr Muhammad.
Menurut Ichwan Satgas di kabupaten belum berjalan dan melakukan tugasnya sebagaimana yang seharusnya khususnya di Kabupaten Mamuju terkait penerapan PPKM serta penanganan kasus yang terpapar postif covid-19 dan yang menjalani isolasi mandiri di rumah.
Terkait dengan intruksi Mendagri bahwa bantuan bagi pasien yang terpapar dan menjalani Isoman di rumah menjadi kewenangan dari Satgas kabupaten masing-masing untuk memastikan ketersedianaan dan jaminan kebutuhan dasar mereka.
“Kalau aturanya yang ada yang terpapar covid misalnya mendapatkan beras 20 kilogram/rumah selama 14 hari dan pemberiaan masker serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dan bantuan dana dari pemerintah sesuai dengan intruksi presiden,” jelasnya.
Sementara Dandim 1418 Mamuju Kolonel Inf Tri Aji Santoso ketika dikonfirmasi terkait koordinasi yang belum berjalan mengatakan bahwa koordinasi antara Pemda dengan TNI-Polri sudah berjalan.
Terkait bagi pasien yang Isolasi mandiri di rumah, Dandim sudah berkoordinasi dengan segenap bawahanya utamanya Babinsa agar memastikan serta mendata setiap keluarga yang melakukan isolasi mandiri dirumah.
Terkait pemenuhan kebutuhan dasar serta bantuan pemerintah bagi pasien yang melakukan Isoman Tim Satgas Kabupaten Mamuju Alamsyah belum bisa dikonfirmasi sampai berita ini diterbitkan dengan alasan kelelahan. (zul/C)
